Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan lelang konsolidasi beberapa kegiatan pembangunan di tahun 2016. Salah satunya yakni pembangunan rumah susun (rusun). Penerapan lelang konsolidasi juga dimaksud untuk menghindarkan pengerjaan dilaksanakan kontraktor abal-abal.

"Tahun ini lagi lelang konsolidasi kenapa? Dulu waktu kami lelang rehab sampai Rp 4 Miliar rata-rata yang dapat ini kontraktor abal-abal. Semua mutunya jelek , makanya saya nggak mau lagi sekarang," kata Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Menurut Basuki, penggabungan sejumlah kegiatan dalam lelang konsolidasi menyebabkan nilai pengerjaan mencapai ratusan milliar. Sehingga, hanya perusahaan kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Wijaya Karya (Wika), PT Pembangunan Perumahan (PP), serta PT Adhi Karya, yang dapat mengikuti lelang.

"Saya maunya lelang digabungin, sampai ratusan miliar tapi rehab semua. Perusahaannya BUMN kaya PT Wika, PT PP, PT Adhi Karya," ujarnya. 

Dikatakan Basuki, pengontrolan pengerjaan pun akan lebih mudah dilakukan terhadap perusahaan berskala besar. Bila pengerjaan proyek tidak maksimal, pihaknya dapat memberi sanksi. Sedangkan perusahaan abal-abal, kalau pun diberi sanksi hingga maksimal pencabutan izin usaha, pemilik bisa membentuk perusahaan lain dengan nama baru.

"Sehingga kalau dia (BUMN) macam-macam saya bisa sanksi. Kalau cuma PT A, PT B, bangun yang Rp 3 Miliar atau Rp 4 Miliar, sanksinya susah," tandasnya.