Perubahan sistem ujian nasional (UN) dari tadinya menggunakan kertas ke komputer memang cukup baik. Namun hal ini harus beriringan dengan pengadaan komputer di setiap sekolah yang memadai.

"DKI memang harus mengadakan komputer untuk kegiatan UNBK. Termasuk penyediaan genset, antisipasi saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan jaringan listrik," kata Ungkadi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Timur, Selasa (10/5).

Menurut Ungkadi, memang saat ini sudah ada penyediaan komputer dari APBD DKI maupun dari dana APBN melalui program bantuan sosial. Namun kalau dibanding dengan jumlah siswa masih belum memadai.

"Minimal komputer ada separuh dari peserta didik di sekolah. Sehingga saat dilaksanakan UNBK bisa dilakukan maksimal dua shift. Tentunya juga ada laptop cadangan," tandasnya.