Makin maraknya pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas) menyebabkan kondisi kawasan kebanggaan warga ibu kota itu semakin semrawut. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penertiban dan menjadikan Monas steril dari PKL.

"Tidak ada toleransi lagi buat PKL selama-lamanya, siang ini harus clear. Ini mulai siang ini mau kita sikat, diadakan apel, kita sikat habis, nggak mau tahu lagi. PKL cuma ditoleransi di IRTI. Kita bina yang betul-betul mau dibina saja. Nanti kalau tambah bagus, baru kita pindahin ke taman," tegas Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Senin (16/6).

Dikatakan Basuki, penertiban PKL di kawasan Monas digelar karena dinilai sudah sangat menggangu. Terlebih, Pemprov DKI memiliki banyak jadwal kegiatan di kawasan tersebut.

"Ada 7.000 ribu PKL di Monas, tapi sebagian besar tidak memiliki KTP Jakarta. Dibawain sama bosnya. Bos-bos bajingan ini yang kurang ajar datengin orang," ujarnya.

Basuki menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam penertiban terhadap para PKL di Monas. Sebab, dalam beberapa hari ini, aksi perlawanan yang dilakukan para PKL sudah semakin membahayakan.

Misalnya, PKL mengancam tukang las yang sedang menutup lubang-lubang di sepanjang pagar kawasan tersebut.

"Tukang las pagar kita itu diancam mau dibunuh, diancam golok, diancam celurit. Karena itu kita jagain. Nanti kalau mereka (PKL) melawan, tembak saja pakai pistol listrik. Saya kan cuma janji tidak akan pakai pentungan, tapi tidak pernah janji tidak pakai pistol, kan," tegasnya.

Menurut Basuki, ancaman terhadap PKL itu akan efektif untuk menghindarkan bentrok fisik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. "Lebih baik gitu dong daripada saling tusuk. Kalau sama-sama pakai pisau, belum tentu ilmu silat Anda (Satpol PP) lebih jago dari dia (PKL). Nanti kalau Satpol PP saya luka gimana? Mendingan saya suruh pakai pistol listrik. Kalau ditembak, biar aja dia (PKL) pingsan," tandas Basuki.