Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja mengatakan, setelah penerapan Key Performance Idicator (KPI), pegawai negeri sipil (PNS) harus menentukan target kinerja. Sehingga tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diterima juga bisa maksimal.

"Jadi betul-betul kayak swasta. Targetmu apa, dan mereka harus diajarkan cara bikin target. Makanya kami ada Whatsapp grup mari kita saling belajar," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4).

Basuki menambahkan, sistem ini bisa menjadi indikator penilaian pejabat, mulai dari eselon I hingga eselon IV. Jika kinerjanya kurang maksimal, maka bisa menjadi alasan untuk penggantian pejabat.

"Saya ingin kalau saya tidak jadi gubernur lagi pun di Jakarta, kawan-kawan PNS ini aman. Jadi dia bisa tahu persis, saya dicopot kenapa, semua ada angka. Saya pengen nggak cuma laporan tapi ada angka," ucapnya.

Menurut Basuki, masing-masing pejabat bisa saling mengawasi. Mereka juga diminta untuk melaporkan jika ada pejabat yang kurang maksimal. "Eselon 3 dan 4 kan ngawasin, sudah ada target juga. Saya kira mesti atur pasukan kalau nggak dia yang dicopot. Yang eselon 3 dan 4 saya udah umumkan, kalau atasan kamu tidak bener harus lapor," tandasnya.