Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah‎ meminta Dinas Penataan Kota melakukan pendataan terhadap sejumlah peruntukan lahan yang ada di DKI. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan dewan tentang audit tata ruang DKI.

"‎Boleh aja, ya dipanggil saja Dinas Penataan Kota kita sama Biro Penataan Kota nanti dijelaskan. Apa yang ditanya pasti dijelaskan‎," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/2).

Saefullah mengatakan, pendataan ini akan memperjelas informasi yang diterima oleh anggota dewan perihal peruntukan lahan di DKI. Ia menjelaskan, sejumlah pembangunan besar melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).

"‎‎Saya rasa itu semua diputuskan pada sidang BPKRD. Kalau misalnya keputusan-keputusan membangun mall, gedung-gedung bertingkat itu kan ada di youtube, di Beritajakarta.com juga ada setiap rapat untuk memutuskan diizinkan atau tidak," ungkapnya.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI, ‎Steven Musa dari Komisi E meminta, Pemprov DKI mengaudit tata ruang ‎Jakarta. Ini dilakukan untuk mengetahui adanya mall atau bangunan yang menyalahi fungsi lahan di Ibukota.

‎

"Saya menyarankan agar audit tata ruang dilakukan. Bisa dimulai dari daerah yang banyak gedung dan mall seperti kawasan Jakarta Pusat ," tandasnya.