Warga Kalijodo Melanggar Konstitusi Negara

Rabu, 17 Februari 2016 Reporter: Nurito Editor: Rio Sandiputra 11755

Kalijodo Melanggar Konstitusi Negara

(Foto: Nurito)

Warga yang menguasai kawasan Kalijodo saat ini telah melanggar konstitusi negara. Sebab lahan tersebut milik negara, yang seharusnya merupakan jalur hijau.

Kalijodo itu telah melanggar konsitusi negara. Karena telah menguasai tanah negara. Karena itu kami harus mengembalikan Kalijodo ke jalur hijau

"Kalijodo itu telah melanggar konsitusi negara. Karena telah menguasai tanah negara. Karena itu kami harus mengembalikan Kalijodo ke jalur hijau," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, usai mengikuti apel bersama di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Rabu (17/2).

Menurut Basuki, permukiman liar yang ditertibkan tidak hanya di Kalijodo. Tapi semua yang menduduki tanah negara, baik di bantaran kali, waduk, setu dan sebagainya.

Kawasan Kalijodo sendiri berada di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dan kedua Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengedarkan surat sosialisasi terkait penataan kawasan Kalijodo yang terkenal sebagai lokalisasi serta banyak terdapat usaha kafe dan karaoke.

BERITA TERKAIT
300 Unit Rusun Disiapkan Untuk Warga Tertiban Kalijodo

300 Unit Rusun Disiapkan untuk Warga Kalijodo

Selasa, 16 Februari 2016 13433

Basuki Akan Pecat Oknum PNS Bekingi Kalijodo

Basuki akan Copot Oknum Pejabat Beking Kalijodo

Selasa, 16 Februari 2016 6620

Basuki: Saya Tak Persoalkan Prostitusi, Tapi Jalur Hijau

Penataan Kalijodo untuk Kembalikan Fungsi RTH

Selasa, 16 Februari 2016 8984

700 Aparat Gabungan Gelar Apel Bersama

700 Personel Gabungan Apel Siaga Banjir

Rabu, 17 Februari 2016 3785

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 936

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 962

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1732

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 1001

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1175

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks