DKI Tanggung Biaya Pemulangan PSK Kalijodo

Kamis, 11 Februari 2016 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Rio Sandiputra 10221

DKI Tanggung Biaya Pemulangan PSK Kalijodo

(Foto: Yopie Oscar)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menanggung biaya kepulangan para pekerja seks komersial (PKS) di Kalijodo ke daerah asal.

Itu kan rata-rata bukan KTP DKI. Nanti dipulangkan, kami ada dana

"Itu kan rata-rata bukan KTP DKI. Nanti dipulangkan, kami ada dana," ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/2).

Menurut Basuki, rata-rata pemilik tidak tinggal di lokasi tersebut. Biasanya hanya para PSK saja yang tinggal. Sehingga setelah ditertibkan, maka mereka akan segera dipulangkan.

"Yang punya situ rata-rata tidak tinggal disitu. Bos-bosnya mana mungkin tinggal di situ. Cewe-cewenya pasti bukan KTP DKI," ucapnya.

Basuki mengatakan, untuk para PSK tidak disediakan rumah susun (rusun). Sebab rusun hanya bagi warga yang berada di bantaran sungai. Tahun ini tengah dibangun puluhan tower.

"Tahun ini lagi mau dibangun 10 hektare lahan, tapi itu untuk warga yang di Muara Baru," tandasnya.

BERITA TERKAIT
 Penertiban Kalijodo Harus Melalui Prosedur

Penertiban Kalijodo Harus Melalui Prosedur

Kamis, 11 Februari 2016 19450

Basuki: Mana Ada Negara Kalah Sama Preman

Basuki: Mana Ada Negara Kalah Sama Preman

Kamis, 11 Februari 2016 23769

Rencana Pembongkaran Kalijodo Disosialisasikan

Rencana Pembongkaran Kalijodo Disosialisasikan

Rabu, 10 Februari 2016 17420

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 988

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 999

Pasar Kreatif Natal 2025 yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

Pemprov DKI Gelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Lapangan Banteng

Sabtu, 20 Desember 2025 714

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1757

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1207

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks