Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Pemprov DKI Jakarta melakukan proses lelang kegiatan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa. Dengan sistem ini diharapkan tidak akan ada lagi monopoli pemenang tender. Saat ini, tercatat sudah 75 kegiatan sudah dalam proses lelang.  

Ketua ULP Barang dan Jasa DKI Jakarta, I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, dari total  5.114 paket, saat ini baru 75 paket yang sudah dilelang. Sedangkan untuk kegiatan lelang lainnya masih menunggu proses kelengkapan dokumen. "Sampai kemarin malam sudah ada 75 paket yang sudah dilelang," ujar Sony, Selasa (27/5).

Dikatakan Sony, untuk lebih detailnya, proses lelang tersebut bisa dilihat di website, www.lpse.jakarta.go.id.

Masih kata Sony, pihaknya juga mencatat sudah ada dua paket kegiatan yang selesai lelang. Keduanya yakni, paket lelang cetak naskah ujian Sekolah Dasar (SD) DKI dari Dinas Pendidikan DKI dan Jasa Keamanan Kantor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Tanah Abang di Dinas Kesehatan DKI.

"Dalam proses lelang ini ada juga dokumen yang dikembalikan agar diperbaiki. Jika sudah diperbaiki dan lengkap segera dikembalikan untuk dilelang oleh ULP," katanya. 

Seperti diketahui dari 7.000 paket kegiatan yang harus dilelang hanya 73 persen atau 5.114 paket kegiatan yang diajukan oleh ULP. Dari jumlah tersebut ada 142 paket kegiatan yang dikembalikan ke unit terkait karena dokumen belum lengkap.

Semua lelang fisik yang anggarannya di atas Rp 200 juta dan lelang jasa di atas Rp 50 juta akan dilaksanakan melalui ULP. Melalui ULP ini, pihaknya berharap tidak ada lagi monopoli pemenang tender.

Ditambahkan Sony, tidak semua barang dapat dibeli melalui ULP. Sebab, sebagian besar pelelangan telah masuk di dalam e-catalog dan e-purchasing. Apabila di kedua sistem online tersebut tidak tersedia, baru masing-masing SKPD dan UKPD melakukan lelang melalui ULP barang dan jasa.