Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui, nilai akuntabilitas birokrasi di Ibukota masih rendah dibanding pihak swasta.

Namun, kata Basuki, beberapa Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) nilainya sudah tinggi. Contoh yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengganti Kepala Dinas Kebersihan dengan mantan camat.

Basuki menilai, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI, beberapa sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik.

"Kalau gunakan standar tim swasta ya belum. Kalau mau kasih nilai ya masih CC atau 6, tapi ada juga yang 8 nilainya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/1).

Namun ada beberapa PNS yang masih berfikir tentang proyek. Sehingga mereka malas melayani masyarakat. Ini yang menyebabkan nilai akuntabilitas birokrasi DKI Jakarta tidak meningkat.

"Sudah kebiasaan nggak melayani, kan kebiasaan proyeknya nunjuk langsung, otaknya sudah proyeknya selama ini," ucapnya.

Pernyataan Basuki berkaitan dengan nilai 58,57 atau CC atas evaluasi kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).