Upaya mengatasi banjir di ibu kota terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pada tahun ini prioritas penanganan dilakukan di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Sedangkan untuk penanganan serupa di bilangan Bukit Duri, Jakarta Selatan baru dapat terealisasi pada tahun mendatang. Namun, hal itu dapat dilakukan, jika warga yang tinggal di bantaran kali mau direlokasi ke rusunawa.

"Bukit Duri pasti nggak bisa. Kalau Kampung Pulo, kita bisa asal lu ngasih gua, tahun ini nggak banijr . Saya kan sudah bilang, (masalah banjir) Kampung Pulo bisa diatasi asal elo (warga) kasih (lahan yang diduduki) ke gua. Gua sheet pile, gua jamin tahun ini nggak banjir Kampung Pulo. Sudah tahu badan sungai lembah sungai lu dudukin," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balaikota, Jumat (23/5).

Dikatakan Basuki, masalah banjir di pemukiman warga Kampung Pulo akan tetap terjadi hingga hari kiamat, jika warga di bantaran kali tidak mau direlokasi.

"Warga bantaran kali bersikukuh menuntut ganti rugi. Padahal, Pemprov DKI sudah menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) bagi warga," ujarnya.

Ia menegaskan, warga Kampung Pulo selama berpuluh tahun lamanya telah melanggar aturan karena mendirikan rumah di atas tanah negara secara ilegal.

Alhasil, Pemprov DKI hingga saat ini masih menunggu kesadaran dari warga yang selama berpuluh tahun menduduki lahan secara ilegal untuk mau direlokasi ke rusun.

"Sampai sekarang nggak jelas mau minta ganti rugi segala macam. Padahal itu jalan inspeksi yang diduduki kan. Nah sekarang datang hujan, banjir, ya kan saya sudah bilang sampai kiamat juga Kampung Pulo banjir kalau kamu (warga) nggak kasih saya beresin," tegasnya.

Menurut Ahok, sapaan akrabnya, jika warga Kampung Pulo tidak bersedia direlokasi, hal itu justru akan menyebabkan Jakarta di wilayah utara terbebas banjir.

"Nanti justru yang wilayah utara bebas banjir loh. Nanti di selatan ini, timur malah banjir karena nggak mau ngalah. Yang di hilir yang beres malahan. Mangga Dua, Ampera aman semua," tuturnya.

Namun, diakui mantan Bupati Belitung Timur ini, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah mengintruksikan agar dilakukan rekonsiliasi.

"Kita lupakan masa lalu. Eh, ternyata warga malahan ngelunjak minta ganti uang tanah. Pemprov DKI bersedia memberikan uang kerohiman. Dinas P2B DKI sudah diintruksikan. Kalau nggak ada surat, kita bayar 50 persen dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau berapa gitu," tandasnya.