Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencium adanya permainan pegawai Dinas Tata Air DKI dalam pembelian lahan. Modusnya, masyarakat diminta untuk mempertahankan harga pasar daripada harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Pak Teguh (Kepala Dinas Tata Air -red), kecurigaan kita ternyata benar kenapa Dinas Tata Air itu susah beli lahan. Karena ternyata anak buah bapak ngo‎tot maunya beli pakai harga pasar," ujar Basuki dalam ruang rapat pimpinan (rapim) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/20).

Menurut Basuki, temuan ini berdasarkan laporan langsung dari warga yang sulit menjual lahan ke Dinas Tata Air karena ada oknum pegawai yang enggan membeli lahan dengan harga NJOP. "Dia (pegawai Dinas Tata Air), nggak mau beli pakai harga NJOP karena bisa kick back kalau pakai harga pasar," ucapnya.

Basuki mengaku telah mengetahui pola permainan oknum pegawai DKI seperti ini‎ dalam pembebasan lahan di kawasan Marunda dan Cilincing. Di wilayah Jakarta Utara itu, pembebasan lahan menggunakan harga pasar meski ada banyak  warga yang bersedia lahannya dibeli dengan harga sesuai NJOP.

‎

‎"Saya tahu banyak. Di Marunda-Cilincing, banyak yang nawarin harga NJOP, tapi tiba-tiba pembebasan pakai harga pasar," ucapnya.

Basuki mengatakan, pembebasan lahan dengan memakai harga pasar dibenarkan secara aturan. Tapi di sisi lain, aturan tersebut kerap diselewengkan oknum pegawai dalam proses pembelian lahan.

"Pak Teguh, mulai besok tolong panggil aja wali kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau ada warga yang mau jual sesuai NJOP tinggal ngomong, kita beli dan divideokan saja," tandasnya.