Penggunaan rekening pribadi untuk menampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI mendapat respons keras dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Ia juga meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar tidak mengulangi hal tersebut.

" Tidak boleh pakai rekening pribadi. Ini sudah saya bilang sama mereka, tapi masih ada yang bandel misalnya di Dinas PU (Pekerjaan Umum) . Kita sudah menerima laporan," kata pria yang kerap disapa Ahok itu, Kamis (15/5).

Ia mengungkapkan telah menerima laporan sama seperti pemberitaan di media massa terkait sebanyak 44 kepala seksi (kasie) DPU DKI di tingkat kecamatan yang membuka rekening pribadi guna menyalurkan anggaran perbaikan aspal jalan pada APBD DKI 2013.

"Saya sudah peringatkan Pak Rudy (Kepala Dinas PU DKI Rudy Siahaan). Kalau ada anak buah yang masih tarik uang kontan, lihat saja. Begitu Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara) keluar, saya pecat-pecatin itu. PNS kurang ajar begitu," tegasnya.

Selain itu, lanjut Basuki, pihaknya juga menemukan kejadian aneh lainnya di antaranya pembayaran gaji pegawai honorer. Di mana nama yang terdaftar ternyata tidak ada orangnya.

"Begitu masuk ke rekening bank, ternyata gak ada orangnya. Itu temuan, temuan kecurangan. Aparat akan bertindak. Ini banyak yang aneh-aneh," tuturnya.

Untuk itu, Basuki berjanji akan membereskan kecurangan tersebut secara bertahap. "Kasih kami waktu satu setengah tahun, ketemu yang aneh kita beresin pelan-pelan," ucapnya.

Sekadar diketahui, anggaran perbaikan jalan di DPU DKI pada tahun 2013 disalurkan melalui rekening pribadi 44 kepala seksi kecamatan sebesar Rp 39 miliar dan telah terserap 100 persen.