Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sengaja mengunci beberapa kegiatan yang tidak masuk akal. Namun, diprediksi hingga akhir tahun penyerapan APBD 2015 dapat mencapai 50 persen dari total anggaran Rp 69,28 triliun. Kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat pun dipastikan tetap berjalan dengan baik.

"Kami hanya mungkin 40-an persen pakai APBD, ya sampai akhir tahun, mungkin 50 persen," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11).

Basuki mengakui hal tersebut karena pihaknya belum menyisir APBD 2015. Sehingga banyak kegiatan yang lolos. Sebab, saat 2015 dirinya tengah memperjuangkan agar anggaran dengan sistem e-budgeting. Pasalnya saat itu, DPRD menolak penggunaan sistem tersebut.

"Kan saya sudah bilang 2015 kan belum saya sisir nih. Masa saya mau berantem dengan DPRD dengan eksekutif. Ini dua-duanya ada yang main ini. Makanya saya silpa-kan," ujarnya.

Basuki menegaskan sengaja menahan anggaran 2015. Karena dirinya tidak ingin anggaran justru digunakan untuk hal-hal yang tidak penting. "Jadi bagi saya daripada digarong lebih baik saya kunci. Ya memang kan saya katakan bahwa 2015 ini kami memilih kebijakan men-silpa-kan," kata Basuki.

Kendati demikian, Basuki membandingkan dengan pelayanan masyarakat sebelumnya. Kali ini pelayanan tetap berjalan dengan baik, bahkan terus meningkat.

"Sekarang saya mau tanya kalian yang orang Jakarta. Orang Jakarta merasa jalannya lebih hitam nggak? Sungai lebih bersih nggak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak nggak? Kamu berobat rumah sakit lebih banyak nggak?" tanyanya.

Selain itu, Basuki menyebut dengan adanya Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), pengurusan perizinan semakin cepat dan bisa meghapus pungutan liar (pungli). "Artinya hasil 50 persen yang saya silpa saja kelihatan lebih baik daripada 100 persen yang dulu," tandasnya.