Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) DKI Jakarta harus mampu mendorong optimalisasi anggaran. Ini berguna untuk percepatan pembangunan di ibukota.

"Tim sinergi ini harus sudah berjalan pada tahun 2016 untuk mengurus optimalisasi penyerapan anggaran dan meningkatkan percepatan roda pembangunan di wilayah DKI," ujar Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, saat membuka kegiatan sosialisasi penerangan hukum mengenai peran TP4D dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan di Jakarta, Rabu (25/11).

Acara sosialisasi yang dihadiri para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta rencananya akan dilanjutkan dengan ‎ penandatangan kesepakatan bersama tentang tim Sinergi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran.

Pada kesempatan itu, Saefullah menyampaikan kepada para pejabat Kejati DKI jika sudah selama sepekan ini, Pemprov DKI melakukan revisi usulan kegiatan SKPD dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dalam draft Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Ini baru terjadi sepanjang pemerintahan provinsi DKI. Karena kami meyakini perencanaan yang baik melalui penyisiran kegiatan ini dapat meningkatkan penyerapan," ucapnya.

‎Safullah mengatakan, selama penyisiran dan penajaman usulan kegiatan SKPD dan UKPD, ditemukan banyak komponen anggaran kegiatan yang perlu dikurangi bahkan dihapuskan.

"‎Hasil efesiensi ini akan diletakan untuk program prioritas di DKI seperti ‎pendidikan, kesehatan, rumah susun sewa sederhana, taman, banjir dan kemacetan," tandasnya.