Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran guna meningkatkan percepatan pembangunan di DKI Jakarta, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bersama lima instansi lainnya melakukan penandatanganan nota kesepahaman pembentukan tim sinergi.

Memorandum of understanding (MoU) pembentukan tim sinergi ini ditandatangani Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Basuki mengaku, optimis dengan dibentuknya tim ini akan mengurangi kasus di Ibukota. "Iya saya optimis bisa mengurangi pejabat yang terjerat kasus dengan adanya tim ini," kata Basuki, usai penandatanganan MoU, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, M Adi Toegarisman menambahkan, dengan adanya tim ini diharapkan tidak ada lagi pejabat yang takut dalam melaksanakan anggaran. "Tim ini respon dari gubernur menanggapi situasi pembangunan dan serapan anggaran yang selalu minim," kata Adi.

Adi mengatakan, Kejati DKI Jakarta juga memiliki Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D) untuk mengawal pelaksanaan anggaran.

"Ini juga bisa untuk identifikasi jika ada keragu-raguan melaksanakan proyek. Kami juga sudah ada TP4D. Tugasnya pendampingan untuk Pemprov menyelenggarakan proyek dan pembangunan," ucap Adi.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian berharap, dengan adanya tim sinergi ini penyerapan anggaran Pemprov DKI bisa lebih maksimal. "Anggaran ini darahnya untuk bisa bangun Jakarta. Selama ini penyerapan anggaran belum maksimal. Kita ingin ikut terlibat dengan gubernur yang ingin perubahan Jakarta," ujar Tito.

Ditambahkan Tito, dibentuknya tim ini merupakan salah satu langkah dari Gubernur Basuki untuk menekan kebocoran anggaran. Namun, lanjut Tito, langkah tersebut mendapatkan banyak resistensi dengan tradisi lama.

"Kami melihat beliau banyak terbentur dan banyak sekali yang resisten dengan tradisi lama. Kami prinsipnya sangat ingin mendukung langkah gubernur terkait efisien anggaran dan bocornya kalau bisa nol," tukas Tito.

Dijelaskan Tito, tim ini akan bekerja mulai dari perencanaan, lelang, hingga eksekusi. Dari Polda Metro Jaya, sambung Tito, setidaknya ada 10 orang yang masuk dalam tim dan segera bekerja untuk pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  2016.

"Polda akan bantu beliau (Basuki) dari perencanaan lelang sampai eksekusi. Supaya teman-teman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta tak ragu-ragu mengeksekusi anggaran itu," tandas Tito.