Kegiatan sosialisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup dimasukan dalam sistem Smart City. Selain menghemat anggaran, cara ini akan lebih efektif.

"Jadi makin ke sini makin cepat saya evaluasinya. Karena mereka sudah kami instruksikan, misalnya barang ini nggak boleh. Misalnya festival atau sosialisasi kepada 100 orang. Mau ngapain? Masukin aja di Smart City," ujar Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Selain sosialisasi, Basuki juga menghemat pembelian alat tulis kantor (ATK). Pihaknya hanya mengalokasikan untuk pembelian ATK setiap instansi sebesari Rp 50-75 juta saja. "ATK juga maksimal Rp 75 juta, jadi sudah ditentukan. Kalau dulu kan sampai Rp 200-400 juta, kan gila. Itu yang kita potong," tandasnya.

Seperti diketahui, sejak Rabu (18/11) pekan lalu, Basuki menyisir anggaran SKPD dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Beberapa SKPD yang telah disisir anggarannya seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Selain itu juga Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Bima Marga, Dinas Tata Air, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.