Gubernur DKI‎ Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecewa dengan sikap sejumlah petugas keamanan dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ‎yang melarang tim dokumentasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melakukan perekaman.

Padahal, menurut Basuki, kedatangannya ke BPK untuk dimintai keterangan terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tahun 2014 silam, perlu didokumentasikan agar seluruh masyarakat dapat melihat prosesnya melalui video di situs www.youtube.com.

"Anda sedang minta keterangan dari saya supaya melengkapi laporan investigasi yang diminta oleh KPK. Saya wajib merekam dong, supaya seluruh masyarakat tahu apa yang ditanya BPK dan apa yang saya jawab," kata Basuki kepada salah satu pegawai BPK, Senin (23/11).

Basuki menyampaikan, alasan lain dibutuhkannya dokumentasi video ini juga untuk mengantisipasi adanya kesalahan dari notulen. Sikap dari pegawai BPK yang melarang tim dokumentasi Pemprov DKI dianggap terlalu berlebihan, karena lembaga tersebut tidak sedang melakukan penyidikan.

‎"Ini kan bukan penyidikan. Anda bukan KPK atau jaksa. BPK auditor kok. Kalau di KPK, kita terima gak boleh masuk. Itu saja boleh bawa pengacara," ujar Basuki.

Basuki menekankan, tim ‎dokumentasi yang dibawanya ke BPK hari ini semata-mata untuk menunjukkan sikap transparan Pemprov DKI kepada masyarakat dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Saya cuma mau masyarakat tahu. Karena kita nggak ada rahasia. Semua rapat diunggah di situs youtube," tegas Basuki.

‎Sementara itu, salah satu pegawai BPK mengaku tidak bisa memberikan izin melakukan perekaman Basuki dengan dalih mengikuti UU Pengelolaan Keuangan Negara.

"Undang-undang tidak mengizinkan kami untuk memberikan rekaman dokumen informasi lainnya kepada siapapun juga, termasuk kepada bapak," terang salah satu pegawai.

Mendengar itu, Basuki pun beranjak meninggalkan ruangan salah satu pegawai BPK tersebut seraya mengajak rombongan keluar ruangan.

"Oke ya sudah ayo kita keluar," tukas Basuki.