Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menyoroti usulan anggaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Kebijakan Umum APBD Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Kali ini yang disoroti adalah anggaran tenaga ahli programmer dalam usulan Dinas Pendidikan DKI maupun Suku Dinas Pendidikan di lima wilayah kota.

Menurut Basuki, usulan pembayaran tenaga ahli programmer tersebut hanya akal-akalan dari dinas terkait untuk mendapatkan honor atau komisi.

"Tenaga ahli programmer. Saya tanya itu buat apa? Buat scanner katanya. Anak saya umur sembilan tahun juga bisa lakukan itu ," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (20/11).

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan,‎ pembayaran tenaga ahli programmer itu dalam sehari diusulkan sebesar Rp 400 ribu. Para tenaga ahli tersebut bisa dibayar selama empat hari kerja dan mendapatkan honor mencapai Rp 12 juta.

"Saya bilang gila. Seolah-olah orang-orang ini ada di semua lokasi. Ada juga yang kerja 57 hari dibayar Rp 57 juta," jelas Basuki.

Basuki menilai, rancangan usulan yang diajukan Dinas Pendidikan DKI seperti tipuan matematika. Pejabat di SKPD itu kemungkinan tidak menduga jika usulan anggaran kegiatan mereka tersebut tak diperiksa.

"Dia mungkin pikir saya nggak periksa. Begitu saya tanya, mereka (Dinas Pendidikan) cuma jawab salah perhitungan," tandas Basuki.