Setelah dikritik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Dinas Pertamanan dan Pemakaman akhirnya membatalkan mekanisme pembelian bunga melalui penunjukan‎ langsung (PL) dalam usulan kegiatan di Kebijakan Umum APBD Plafon dan Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2016.

"Soal itu nantinya kita lelang. Kita kumpulkan semua kegiatan pembelian bunga ada di dinas. Kita pakai semacam kontrak payung," kata Ratna Diah Kurniati, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI di Balai Kota, Jumat (20/11).

Menurut Ratna, anggaran pembelian bunga dalam KUA-PPAS 2016 tidak dicoret, namun hanya dirubah mekanisme pembelanjaannya dari semula penunjukan langsung menjadi lelang. Diharapkan, lelang pengadaan tanaman tersebut dapat dimenangkan kontraktor besar.

"Nggak dicoret, tetap ada tapi pakai lelang. Kita harapkan pemenangnya kontraktor besar biar bisa buat Jakarta hijau," ujar Ratna.

Ratna menuturkan, tanaman bunga dari hasil lelang itu rencananya sebagian besar akan ditanam di kebun bibit sehingga bisa langsung dipanen pada 2017 mendata‎ng.

"‎Nanti kalau daerah lain membutuhkan, kita tinggal ambil di kebun b0ibit kita. Jadi untuk ke depannya, kita gak perlu lagi beli tanaman," ujar Ratna.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama menilai Dinas Pertamanan dan Pemakaman masih mau memainkan anggaran. Dalam pembelian bunga yang harganya puluhan miliar rupiah, anggaran dipecah menjadi beberapa bagian agar bisa melakukan swakelola atau penunjukan langsung.

Menurut Basuki, anggaran pengadaan bunga dipecah dengan nominal di bawah Rp 200 juta. Pola penganggaran demikian akan rawan kebocoran.

"Wah, taman kacau balau. Dia pengen beli bunga puluhan miliar buat disulamin," ujar Basuki.