Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan menstafkan para pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meloloskan anggaran kegiatan non prioritas dalam usulan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Saya sudah bilang, mereka sebenarnya tahu program apa yang tidak perlu. Kalau sampai KUA-PPAS mereka lolosin dan nggak ikuti instruksi saya, maka akan saya stafkan," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (19/11).

Penegasan Basuki ini diungkapkan menyusul adanya usulan kegiatan di sejumlah SKPD. Antara lain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pemuda dan Olahraga (Disorda) dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan (DKPKP).

"Hari ini saya mau ketemu dinas-dinas yang usulin anggaran tidak perlu," ujar Basuki.

Basuki menuturkan, dengan diturunkan jabatan sebagai staf, para pejabat di SKPD yang kerap menggelembungkan anggaran dengan mengusulkan kegiatan tidak perlu, dipastikan tidak akan lagi menikmati gaji besar.

"Nanti kalau anggaran tidak prioritas lolos juga, akan saya tarik saat APBD Perubahan pada bulan Juni," tegas Basuki.