Komisi D DPRD DKI meminta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta untuk segera mensosialisasikan program pemakaman gratis bagi keluarga miskin (gakin), yang telah masuk dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Bestari Barus menyatakan, sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan memasang spanduk di masing-masing Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan di media massa nasional maupun daerah.

"‎Saya minta ada sosialisasi kepada masyarakat terkait pelayanan makam gratis ini," kata Bestari, saat rapat kerja membahas KUA-PPAS 2016 bersama Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Rabu (18/11).

Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi menambahkan, sosialisasi pemakaman gratis bagi keluarga miskin harus dilakukan secara besar-besaran, khususnya di media massa.

‎"Sosialisasi ke media massa harus digencarkan agar seluruh masyarakat tahu ada pelayanan ini," ujar Sanusi.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pertamanan DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati men‎yampaikan, pada 2016, program peningkatan pelayanan ke masyarakat telah dimasukan ke KUA-PPAS, termasuk program pemakaman gratis bagi keluarga miskin.

"‎Untuk program pelayanan tidak terjadi penurunan, justru pelayanan pemakaman kita tingkatkan lagi. Jadi dari orang meninggal sampai dikuburkan itu semua sudah urusan kami," ucap Ratna.

Ratna menjelaskan, dalam program itu, seluruh kebutuhan pemakaman mulai dari pengkafanan dan biaya mandi jenazah, ambulan, tenda, kursi, sampai sound system ‎seluruhnya akan ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Anggaran untuk program ini kita usulkan Rp 4,3 miliar dengan estimasi biaya Rp 880 ribu‎ per orang atau per jenasah," tandas Ratna.