Sabtu, 17 Oktober 2015 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Widodo Bogiarto 4707
(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan upaya penghematan energi di puluhan gedung terutama gedung milik Pemprov DKI. Penghematan tersebut diterapkan pada penggunaan listrik, air dan pendingin ruangan atau AC.
Sedangkan penggunaan listrik untuk peralatan kantor sebesar 31 persen dan penerangan kantor 18 persen
Kepala Bidang Pengelolaan Energi Listrik Minyak dan Gas Dinas Perindustrian dan Energi Daerah DKI Jakarta, Elisabeth Ratu RA mengatakan, berdasarkan hasil audit Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, sekitar 51 persen penggunaan listrik di gedung pemerintahan untuk kebutuhan pendingin ruangan.
"Sedangkan penggunaan listrik untuk peralatan kantor sebesar 31 persen dan penerangan kantor 18 persen," kata Ratu, Sabtu (17/10).
Menurut Ratu, untuk melakukan penghematan energi listrik, dibutuhkan kesadaran dari seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DKI. Kesadaran tersebut antara lain dengan mengubah pola pikir penggunaan energi listrik.
"Pola pikir seperti merasa yang membayar kantor, pegawai lain juga tidak peduli atau kewajiban kantor untuk menyediakan listrik bagi kelancaran pelaksanaan kerja harus dihilangkan," ujar Ratu.
Ratu menyebutkan, upaya melakukan penghematan energi dan air sudah diamanatkan dalam Pergub Nomor 156 Tahun 2012, Pergub Nomor 127 Tahun 2014 dan Pergub Nomor 614 Tahun 2014.
"Sekarang kami tengah gencarkan audit energi untuk mengetahui berapa besaran penggunaan energi listrik di perkantoran milik Pemprov DKI. Penghematan lebih menguntungkan ketimbang kita membangun power plant yang biayanya besar," terang Ratu.
Sejauh ini tercatat ada 32 gedung milik Pemprov DKI yang secara rutin melaporkan penggunaan energi setiap bulannya. Gedung tersebut di antaranya gedung Balaikota DKI Jakarta, lima kantor wali kota di DKI, lima kantor Samsat, 18 gedung dinas, gedung Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, gedung BPLHD, dan gedung UPT Pusdiklat Pemadam Kebakaran.
"Total ada 68 gedung milik Pemprov DKI, namun yang rutin melaporkan 32 gedung. Ke depan minta semua gedung melaporkan sebagai bagian upaya hemat energi," tandas Ratu.
