Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepakat dengan usulan dari DPRD DKI untuk menaikan gaji gubernur. Dengan syarat harus ada pembuktian harta terbalik sebelumnya. Justru dengan meningkatnya gaji pejabat akan mengurangi resiko korupsi.

"Ya saya oke-oke saja mau naik gaji berapa. Saya sudah katakan, dari presiden sampai menteri, bupati, wali kota mau naik gaji tidak apa-apa seperti BUMN, BUMD, tapi harus ada pembuktian harta," kata Basuki di Balai Kota, Senin (28/9).

Menurut Basuki, pembayaran pajak para pejabat juga harus transparan. Selain itu harus dilihat gaya hidup pejabat. Karena selama ini banyak pejabat yang justru hidup mewah, walaupun memiliki gaji kecil.

"Kalau naik gaji saya setuju, gaji pegawai dan pejabat kita kecil. Tapi gaji kecil banyak yang hidupnya mewah," ujar Basuki.

Basuki mengakui jika dibandingkan dengan pegawai BUMD dan BUMN, saat ini gaji pejabat masih sangat rendah. "Kalau Dirut Bank Mandiri kaya jangan heran, karena dia gajinya sebulan bisa Rp 250 juta," tukasnya.

Meski begitu, kata Basuki, gaji gubernur masih mendapatkan tambahan dari berbagai tunjangan. Sehingga nilainya tidak terlalu rendah. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan gaji dari Dirut BUMN atau BUMD.

"Kalau jadi gubernur DKI nggak jelek-jelek banget gajinya. Gaji memang kecil tapi kita ada 10 kali gaji dari pajak, kita ambil uang untuk rumah tanga, operasional. Tapi kalau kaya seperti dirut BUMN ya tidak," ucap Basuki.