Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meminta pengerjaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) tepat waktu dan dapat beroperasi tahun 2018 mendatang. Saat ini, proyek tersebut sudah memasuki tahap pengeboran bawah tanah.

" Kami bersyukur ini semua sesuai rencana. On schedule karena saya sampaikan ke Pak Dono target kami 2018 ," kata Djarot, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Djarot berharap, agar pembebasan lahan bisa segera diselesaikan. Karena hal itu merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan MRT. Jika tidak ada kesepakatan antara warga dengan Pemprov DKI Jakarta, maka pembebasan lahan akan dititipkan ke pengadilan atau konsinyasi.

"Kita harus memotivasi untuk eksekusi pembebasan lahan yang belum rampung, karena ada beberapa yang belum, kecil sekali. Saya sudah panggil asisten pembangunan dipetakan agar dieksekusi," ucapnya.

Menurut Djarot, hal tersebut diatur dalam undang-undang. Dimana semua kekayaan bumi, tanah, dan air dikuasai oleh negara. Terlebih pembangunan MRT adalah untuk kepentingan masyarakat pada umumnya.

"Semua kekayaan bumi, tanah, dan air dikuasai negara dipergunakan untuk rakyat. Sertifikat hak milik itu tetap diperlukan negara. Tapi kalau negara mau ambil untuk kepentingan yang lebih besar boleh nggak? ya boleh dong. Kalau nggak mau gimana? ya kami titip duit di pengadilan," tegasnya.

Menurut Djarot, pembangunan MRT hanya terkendala dalam pembangunan layang atau elevated. Sementara, untuk yang bawah tanah semuanya sudah sesuai dengan jadwal. Hingga saat ini pembangunan MRT sudah mencapai 30 persen. Dengan rincian untuk pekerjaan proyek pada struktur layang sudah selesai 18 persen dan bawah tanah sebesar 43 persen.