Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalani presentasi uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Presentasi ini nantinya akan menjadi bagian dari penilaian keterbukaan informasi publik yang telah direalisasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 2026 ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, penilaian keterbukaan informasi publik ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat, guna mengukur tingkat kepatuhan badan publik melaksanakan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Tahun lalu, Jakarta telah meraih anugerah keterbukaan informasi publik untuk kategori pemerintahan daerah," katanya, Rabu (11/11).

Diungkapkan Rano, keterbukaan Informasi publik di DKI Jakarta sejatinya tidak didesain secara khusus. Namun diakuinya, karakter Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang sangat menginginkan transparansi, turut mendorong upaya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahaan.

Rano menyebutkan, selama dua tahun kepemimpinannya bersama Gubernur Pramono Anung, setiap tiga bulan sekali digelar budget talk. Agenda itu dimanfaatkan untuk memaparkan realisasi dan capaian APBD DKI Jakarta di waktu berjalan.

Paparan realisasi dan capain APBD ini, ucap Rano, sebagai upaya mengedukasi masyarakat agar mengetahui penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Keterbukaan informasi ini ditegaskan Rano tidak hanya menjadi strategi pemerintahan, tapi juga meringankan beban lantaran telah berbagi dengan masyarakat

"Sistem di pemerintahan ini memang sudah harus terbuka, libatkan masyarakat. Karena itu menjadi bagian keterbukaan publik dan berarti juga keterbukaan dari pemerintahan itu sendiri," tandasnya.