Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembangunan Keluarga menjadi Peraturan Daerah (Perda). Regulasi ini diharapkan menjadi landasan memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah kompleksitas kehidupan perkotaan.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, pembentukan Perda tersebut merupakan kebutuhan mendesak guna menghadirkan kebijakan pembangunan keluarga yang terintegrasi. Pasalnya, selama ini berbagai program terkait keluarga masih berjalan secara sektoral dan belum didukung payung hukum daerah yang komprehensif.

"Perda ini dibentuk untuk mengatasi kesenjangan normatif di tingkat daerah, mengingat kebijakan sektoral selama ini masih terfragmentasi dan berfokus pada tataran administratif semata," ujarnya dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/11).

Menurut Aziz, tantangan pembangunan keluarga di Jakarta semakin kompleks seiring transformasi menuju kota global. Persoalan tersebut meliputi kerentanan ekonomi, keterbatasan hunian layak, dominasi pekerjaan informal, hingga meningkatnya masalah psikososial dan kesehatan mental.

Berdasarkan data yang disampaikan, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) DKI Jakarta tercatat sebesar 63,59, masih di bawah rata-rata nasional. Selain itu, tekanan kehidupan metropolitan turut berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian yang mencapai 30 persen dari total perkawinan.

Aziz menjelaskan, Raperda yang telah melalui pembahasan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut disempurnakan menjadi 13 bab dan 31 pasal. Substansinya mencakup berbagai upaya penguatan keluarga seperti pencegahan stunting, pemberdayaan UMKM dan akses permodalan, beasiswa pendidikan, layanan kesehatan mental, bimbingan pranikah, hingga literasi digital untuk melindungi anak.

Regulasi ini juga mengatur dukungan lingkungan kerja yang ramah keluarga, edukasi dan pendampingan legalitas perkawinan, serta penguatan peran perangkat daerah dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan keluarga.

Ia menegaskan, Perda Pembangunan Keluarga mengedepankan pendekatan promotif dan preventif, bukan menghukum. Pemerintah daerah akan berperan sebagai penyedia layanan dan fasilitator agar keluarga semakin mandiri, sejahtera, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan.

"Perda ini tidak sekadar menjadi instrumen perlindungan sosial yang bersifat pasif, melainkan meningkatkan kesejahteraan material dan nonmaterial sehingga setiap kepala keluarga memiliki kapasitas ekonomi yang kokoh serta perlindungan nyata dari guncangan sosial-ekonomi perkotaan," tandasnya.