Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta kejelasan standar harga satuan pembangunan infrastruktur yang dianggarkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan anggaran konstruksi sesuai dengan kebutuhan teknis dan karakteristik masing-masing bangunan.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki mengatakan, pihaknya telah meminta sejumlah dinas yang memiliki program pembangunan infrastruktur, seperti gedung olahraga (GOR), sekolah, dan rumah sakit, untuk menjelaskan perencanaan anggarannya.

Secara khusus, Komisi E meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) menjelaskan dasar penentuan harga satuan konstruksi per meter persegi.

"Kita ingin mendapatkan keterangan yang jelas dari Citata sebagai penanggung jawab yang memberikan masukan tentang besaran harga. Kalau bangunan sekolah, satu meternya berapa? Kalau rumah sakit tentu berbeda karena ada instalasi khusus yang rumit, seperti saluran oksigen dan lain sebagainya," ujarnya, Selasa (10/11).

Subki mengungkapkan, rencana anggaran pembangunan mencantumkan variasi harga satuan mulai dari Rp7 juta, Rp8 juta, hingga Rp16 juta per meter persegi. Menurutnya, perbedaan tersebut harus didukung dasar perhitungan yang jelas dan transparan sesuai kebutuhan teknis setiap bangunan.

"Jadi kita ada gambaran secara umum terkait besaran harga satuan per meternya. Kita enggak mau ada hal-hal yang enggak jelas, semuanya bisa jadi clear gitu ya. Alhamdulillah udah jelas," katanya.

Di sisi lain, Komisi E juga menekankan pentingnya kualitas konstruksi agar bangunan kokoh, tahan lama, serta menjamin keselamatan penggunanya.

"Jangan sampai bangunan baru tiba-tiba tidak awet. Itu kan sayang. Anak-anak kita yang sekolah, begitu juga pasien di rumah sakit, harus mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan," tandasnya.