Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati sementara alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta sebesar Rp1,54 triliun dalam pembahasan Raperda APBD 2027.

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penataan RW kumuh, revitalisasi rumah susun (rusun), hingga peningkatan kualitas permukiman warga.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta, penataan permukiman kumuh dilakukan menyeluruh. Menurutnya, pembenahan tidak cukup hanya berfokus pada kondisi fisik lingkungan, tetapi disertai pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kualitas hidup warga meningkat.

"Kita tidak ingin yang dibenahi itu hanya sekadar tampilan luar. Menata kampung itu harus secara menyeluruh, termasuk masyarakat dan ekonominya. Kita mau wilayah itu selain ditata, masyarakatnya juga bisa naik kelas," ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11).

Dalam program revitalisasi rusun, Yuke menekankan, DPRKP menginventarisasi rusun yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan. Ia juga mendorong pembukaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, baik sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) maupun petugas keamanan.

Terkait tunggakan sewa rusun, Yuke mengusulkan skema pembayaran secara bertahap bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Sebaliknya, penghuni yang secara ekonomi mampu tetapi tidak lagi memenuhi persyaratan untuk tinggal di rusun harus ditindak tegas agar fasilitas tersebut tepat sasaran.

"Kalau memang ada oknum yang rata-rata punya mobil dan secara syarat tidak layak tinggal di rusun, itu harus ditindak tegas. Kalau tidak tegas, akan ada ruang yang disalahgunakan oleh pihak tertentu," tegasnya.

Untuk mendukung pembangunan di tengah keterbatasan APBD, Yuke mendorong Pemprov DKI memperluas kerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna memperbaiki fasilitas permukiman sekaligus membiayai pelatihan keterampilan agar warga lebih mandiri secara ekonomi.

Selain itu, Yuke meminta pengawasan pembangunan saluran air diperkuat agar sesuai dengan standar teknis dan terintegrasi dengan perbaikan jalan.

Di sisi lain, Yuke juga mengusulkan pengadaan kamera pengawas atau CCTV di kawasan permukiman melalui koordinasi lintas komisi untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekaligus membantu mengawasi praktik pembuangan sampah sembarangan.

Yuke berharap, seluruh program penataan dan revitalisasi permukiman pada 2027 direncanakan secara matang dengan mengutamakan kualitas infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.

"Kualitasnya harus bagus karena tanggung jawab infrastruktur ini sangat berat. Semoga penuntasan permukiman kumuh di 2027 ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya," tandasnya.