Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua meminta, anggota dewan mengedepankan komunikasi langsung dengan jajaran eksekutif saat menemukan dugaan pelanggaran oleh aparat maupun persoalan pelayanan publik di lapangan.

Menurutnya, setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti tanpa harus langsung dipublikasikan.

Inggard mengingatkan, persoalan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebaiknya diselesaikan secara bijaksana melalui koordinasi dan komunikasi yang baik. Pasalnya, anggota dewan dapat menyampaikan temuan secara pribadi kepada perangkat daerah terkait agar segera ditangani.

"Jangan ini menjadi peragaan. Saya ingin ini jangan mendiskreditkan pemerintah juga. Kalau ada yang melihat begitu, saya japri, saya WA, saya kirim. Jadi, laksanakan, bukan dipublikasi. Saya berharap teman-teman harus bisa saling menghargai," ujar Inggard, saat rapat kerja membahas Raperda APBD DKI Jakarta 2027, Senin (2/11).

Ia menegaskan, apabila komunikasi dan teguran kepada perangkat daerah tidak membuahkan hasil, anggota parlemen Kebon Sirih dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung atau Inspektorat untuk ditindaklanjuti.

"Jeleknya Provinsi DKI adalah jeleknya kita juga. Kita berharap semuanya harus pakai nalar," katanya.

Inggard menambahkan, DPRD dan jajaran eksekutif perlu membangun sinergi serta saling menghargai dalam menjalankan tugas. Ia berharap, upaya tersebut dapat mendukung terciptanya Jakarta yang tertib, disiplin, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

"Saya ini lima periode enggak pernah pakai medsos, enggak pernah pakai Instagram. Saya tidak mau bermain di ranah-ranah kesusahan orang. Saya hanya ingin Jakarta ini tertib, disiplin, baik, aman, dan tenteram. Jadi, kita harus mendisiplinkan," tandasnya.