Pemprov DKI Perkuat Peran Wali Kota dan Bupati Tingkatkan Pelayanan

Selasa, 03 November 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 741

Sigit wijatmoko rapat apbd 2027 ist

(Foto: Istimewa)

Pemprov DKI Jakarta memperkuat peran wali kota dan bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja unit kerja perangkat daerah (UKPD) di wilayah masing-masing. Melalui kebijakan ini, penilaian kinerja suku dinas dibagi antara wali kota atau bupati dengan dinas atau badan terkait.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, wali kota dan bupati mendapat porsi 50 persen dalam penilaian kinerja perangkat wilayah. Sementara itu, 50 persen lainnya tetap menjadi kewenangan dinas atau badan terkait.

"Persoalan yang dibahas bisa langsung dieksekusi,"

"Kalau sebelumnya 100 persen menjadi kewenangan dinas atau badan, sekarang dibagi dua. Sebanyak 50 persen oleh dinas atau badan, sedangkan 50 persen lainnya menjadi kewenangan wali kota," ujar Sigit saat rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11).

Menurut Sigit, pembagian kewenangan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara wali kota, bupati, dan perangkat daerah, sekaligus mendorong optimalisasi program serta pelayanan publik di wilayah.

Hasil penilaian kinerja tersebut juga akan berpengaruh terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta tunjangan kinerja (tukin) atau tambahan penghasilan pegawai (TPP).

"Kalau pencapaian ini tidak tercapai, tentu akan memengaruhi tukin ataupun TPP yang dibayarkan kepada yang bersangkutan. Otomatis, ini nanti akan diakumulasikan pada SKP-nya sehingga tidak akan bisa optimal," jelasnya.

Penguatan peran wali kota dan bupati ini sejalan dengan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Peran Wali Kota, Bupati, Camat, dan Lurah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah. Selain itu, Pemprov DKI tengah membahas penyempurnaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 melalui bidang Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mulai menggelar rapat terbatas secara bergilir di 44 kecamatan pada Selasa (3/11). Rapat diawali di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan ditargetkan rampung dalam tiga bulan.

Sigit menjelaskan, rapat tersebut bertujuan memastikan implementasi Ingub Nomor 11 Tahun 2026 sekaligus mengidentifikasi kendala penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah dan mencari solusinya

"Harapannya, setelah rapat terbatas tersebut, persoalan yang dibahas bisa langsung ditindaklanjuti atau dieksekusi," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Walikota jaksel syafrin liputo Wawasan Kebangsaan tiyo

Wali Kota Jaksel Ajak Pelajar Perkuat Wawasan Kebangsaan

Rabu, 28 Oktober 2026 512

Kunjungan SDN01 petojo utara folmer

Wali Kota Jakpus Tinjau Gedung SDN 01 Petojo Utara

Selasa, 20 Oktober 2026 886

Hendra hidayat respon cepat aduan warga anita

Wali Kota Jakut Tekankan Pentingnya Respons Cepat Aduan Warga

Rabu, 14 Oktober 2026 732

BERITA POPULER
6.Akses masuk kawasan wisata Ancol gratis sambut HUT Jakarta

Gratis Masuk Ancol, Masyarakat Diajak Nikmati Ragam Wisata

Kamis, 05 November 2026 30685

Hbkb plumpang semper anita

Ribuan Warga Padati HBKB di Plumpang Semper

Minggu, 08 November 2026 9996

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 2012

Evakuasi pohon tumbang jaksel tiyo

Belasan Pohon Tumbang di Jaksel Tuntas Dievakuasi

Rabu, 11 November 2026 1637

Penanganan Longsor PHB Poltangan otoy

Pengawasan Bantaran Sungai Ditingkatkan Cegah Longsor Susulan

Rabu, 11 November 2026 1066

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks