Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nuchbatillah meminta, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan perhatian terhadap pembangunan Kepulauan Seribu dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Pasalnya, alokasi anggaran untuk wilayah tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah kota administrasi lainnya.

Nuchbatillah menyebut, anggaran Kepulauan Seribu hanya sekitar Rp216 miliar. Jumlah itu terpaut jauh dari anggaran wilayah kota administrasi lain yang berkisar Rp900 miliar hingga Rp1,4 triliun.

"Jangan terlalu jomplang. Kepulauan Seribu masih bagian dari wilayah Jakarta dan masyarakatnya juga warga Jakarta yang berhak mendapatkan pelayanan maksimal," ujarnya, Selasa (3/11).

Menurut Nuchbatillah, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk dikembangkan di sektor pariwisata. Potensi tersebut mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Bahkan, ia menyebut, gugusan pulau di Jakarta memiliki keunggulan yang menarik perhatian Singapura.

Nuchbatillah menilai, potensi wisata Kepulauan Seribu tidak kalah dengan Karimun Jawa di Jepara, Jawa Tengah. Jika dikelola secara optimal, sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, ia mendorong peningkatan akses transportasi laut, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan fasilitas penunjang pariwisata agar kawasan tersebut semakin mudah dijangkau wisatawan.

Selain pariwisata, Nuchbatillah menyoroti kondisi sejumlah fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan perhatian, mulai dari kantor kecamatan, kantor perwakilan kabupaten, hingga kantor kelurahan. Peningkatan penerangan, akses jalan, dan media informasi bagi masyarakat maupun wisatawan juga penting untuk mendukung kenyamanan serta kualitas pelayanan.

"Kantor-kantor pelayanan publiknya harus diperbaiki agar pelayanan bisa maksimal. Sarana jalan, penerangan, dan media informasi juga perlu ditingkatkan," katanya.

Ia berharap, pembahasan Raperda APBD 2027 menjadi momentum untuk memperkuat dukungan anggaran bagi Kepulauan Seribu.

Di sisi lain, rencana pengembangan transportasi laut perlu diiringi program pembangunan yang berkelanjutan agar potensi wisata semakin berkembang dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Lewat forum pembahasan Raperda APBD ini, saya berharap pengembangan Kepulauan Seribu bisa dimaksimalkan. Dengan dukungan transportasi yang memadai, kita bisa menarik wisatawan mancanegara maupun investor untuk mengembangkan potensi yang ada," tandasnya.