Pemprov DKI Jakarta bersama Pemkab Tangerang mematangkan rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu di Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang.

Pembahasan difokuskan pada kepastian status lahan, perizinan, dan kesiapan pembangunan dalam audiensi yang melibatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Perumda Dharma Jaya, pada Rabu (21/10).

Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI Jakarta, Tonny Depriyana mengatakan, rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang telah berkoordinasi dengan Gubernur Banten, Andra Soni dan Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid.

Ia berharap, kerja sama antardaerah ini memberikan manfaat bagi kedua pihak, terutama masyarakat sekitar melalui pengembangan kawasan dan penguatan ketahanan pangan.

"Besar harapan Pak Gubernur, kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah ini tentu saling menguntungkan dan berdampak baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar di Kabupaten Tangerang," ujarnya, Kamis (22/10).

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman menjelaskan, kawasan tersebut direncanakan dilengkapi fasilitas penggemukan sapi berkapasitas 4.000 ekor, rumah potong hewan (RPH) dengan kapasitas pemotongan hingga 100 ekor per hari, serta gudang pendingin (cold storage).

Proyek ini diharapkan memperkuat pasokan daging sapi untuk Jakarta, Kabupaten Tangerang, dan Banten sekaligus membuka peluang kerja bagi sekitar 100–200 tenaga kerja lokal.

Selain fasilitas utama, Dharma Jaya berencana melibatkan masyarakat dalam penyediaan pakan ternak. Sejumlah fasilitas pendukung juga disiapkan, seperti wisma karyawan dan area wisata di sekitar danau, termasuk peluang pembangunan restoran terapung yang dapat melibatkan warga setempat.

"Nanti danau ini juga bisa kita bangun seperti restoran terapung dan segala macam. Nanti tentunya kita akan mengutamakan penduduk-penduduk lokal kalau misalnya mau berpartisipasi," imbuhnya.

Dharma Jaya menargetkan proses administrasi, perizinan, dan pelelangan dimulai pada November 2026. Peletakan batu pertama direncanakan pada Desember 2026 setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Tangerang, Firzada Mahalli menambahkan, berdasarkan data tata ruang yang dipaparkan dalam audiensi masih terdapat lahan yang berstatus Lahan Baku Sawah (LBS).

Oleh karena itu, Pemkab Tangerang meminta Pemprov DKI berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan status lahan sebelum proses pemanfaatan dilanjutkan.

Firzada juga mengingatkan pentingnya menyiapkan sistem pengelolaan limbah sejak tahap perencanaan dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) guna mencegah pencemaran, bau, dan gangguan terhadap warga sekitar.

Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut berpotensi membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, seluruh tahapan pembangunan harus tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dan mengacu pada kesepakatan kedua pemerintah daerah.

"Ini sebenarnya sangat bermanfaat buat warga sekitarnya. Karena ini potensi untuk menciptakan lapangan tenaga kerja yang baru buat warga masyarakat sekitarnya. Ini juga perlu kita apresiasi. Tapi tentunya juga dengan ketentuan dan aturan yang memang harus kita jalani ya," tandasnya.