Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak yang mudah diakses, terpadu, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan penyintas.

Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas petugas, dan pendampingan korban secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi mengatakan, keberhasilan layanan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya diukur dari jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang terbentuk atau standar layanan yang disusun.

Lebih dari itu, keberhasilan layanan ditentukan oleh kemampuan dalam melindungi hak, menjaga martabat, dan mendukung pemulihan setiap penyintas.

“Seluruh pihak harus memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak semakin kuat, inklusif, dan merata di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta,” ujarnya, Rabu (21/10).

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri PPPA RI, Veronica Tan, menekankan pentingnya sistem layanan yang terintegrasi agar korban tidak perlu berulang kali menceritakan pengalaman kekerasan yang dialaminya.

Menurutnya, perempuan dan anak yang melapor cukup menceritakan pengalaman mereka satu kali, kemudian sistem layanan harus bergerak untuk memastikan setiap proses penanganan memiliki penanggung jawab dan batas waktu yang jelas hingga kasus ditangani sampai tuntas.

“Perempuan dan anak yang melapor cukup bercerita satu kali. Setelah itu, sistemlah yang bergerak, dengan setiap proses memiliki penanggung jawab dan batas waktu, hingga kasus ditangani sampai tuntas,” katanya.

Ia juga menegaskan, layanan perlindungan perempuan dan anak hanya akan bermakna jika terhubung dan terintegrasi dengan layanan dari lembaga lain.

“Dengan demikian, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak yang mudah diakses, terpadu, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan korban.

Melalui kolaborasi dengan Kementerian PPPA RI dan United Nations Population Fund (UNFPA), Dinas PPAPP DKI Jakarta mendorong peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas petugas, serta pendampingan korban yang berkelanjutan.

“Upaya ini merupakan bagian dari komitmen mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang aman, inklusif, setara, dan menghormati hak asasi manusia,” tuturnya.

Sebelumnya, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan delegasi Kementerian PPPA RI dan UNFPA di Kantor UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Kamis (15/10).

Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan layanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung keberlanjutan layanan yang berpusat pada kebutuhan penyintas.

Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Direktur Eksekutif Kantor Pusat UNFPA di New York, Andrew Saberton, beserta jajaran Kementerian PPPA RI, UNFPA, dan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

“Penguatan layanan ini diharapkan dapat memastikan setiap penyintas memperoleh perlindungan, pendampingan, dan kesempatan untuk pulih dengan aman dan bermartabat melalui sistem layanan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berpihak pada kebutuhan korban,” tandas Dwi.