Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dalam Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.

Dalam arahannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan yang tepat, cepat, dan akurat kepada masyarakat. Hal ini mengingat posisi Jakarta sebagai kota global yang juga rawan terhadap bencana.

"Salah satu hal yang perlu dilakukan koordinasi adalah bagaimana informasi itu tentang kebencanaan bisa diterima oleh publik dalam waktu yang tepat, cepat, tetapi akurat," ujar Pramono di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).

Menurutnya, upaya pencegahan terhadap potensi dampak bencana harus ditangani secara baik dan serius. Karena itu, ia meminta agar sinergi seluruh unsur dalam penanggulangan kebencanaan harus ditingkatkan, termasuk BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas, dan masyarakat.

Ia mencontohkan pengalaman Pemprov DKI saat menghadapi dampak bencana erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Saat itu, Pemprov DKI berupaya memberikan informasi kebencanaan yang sangat cepat serta memberikan respon cepat dalam menangani dampak abu vulkanik.

Begitu juga saat menghadapi dampak dari kemarau panjang dan El-Nino, Pemprov DKI berupaya melakukan intervensi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menurunkan hujan. Upaya ini juga dilakukan untuk mengurangi potensi kebakaran, terutama di daerah padat penduduk seperti Tambora dan Cakung.

Berdasarkan laporan Oxford University tentang kebencanaan, Pramono menyampaikan bahwa ancaman bencana terhadap negara-negara yang berada di jalur Ring of Fire sangat tinggi. Oleh sebab itu, penanganan kebencanaan harus dilakukan secara serius.

Selain upaya preventif dampak bencana, Pramono juga menyoroti pentingnya penanganan pascabencana yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar.

"Sekali lagi saya meminta kepada jajaran BPBD betul-betul tanggap terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini," kata Pramono.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat menyampaikan, rakorda ini digelar untuk membangun keselarasan kebijakan lintas sektor, memperkuat kapasitas Jakarta sebagai kota global, serta mendorong tata kelola bencana yang inklusif.

"Melalui rakorda ini, kami mengharapkan dapat menjadi suatu momentum guna memperkuat kesiapsiagaan Jakarta terhadap bencana, pemetaan evakuasi, kecukupan logistik dan infrastruktur, penanganan pemenuhan kebutuhan pengungsi yang memenuhi standar pelayanan minimum," tuturnya.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh 110 orang yang hadir secara luring dan 319 orang secara daring, yang terdiri dari para lurah dan camat di wilayah DKI Jakarta.