Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu bersama DPRD DKI Jakarta membahas pemenuhan air bersih sebagai kebutuhan vital dalam kehidupan.

Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, persoalan air bersih di wilayah kepulauan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. 

Menurutnya, penanganan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga memastikan ketersediaan air dalam jangka panjang.

"Pertemuan ini untuk mengidentifikasi kendala pasokan sekaligus mencari langkah penanganan yang bisa segera dirasakan masyarakat," ujarnya, di Ruang Pola Kantor Kelurahan Pulau Kelapa, Senin (21/9).

Fadjar menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah disparitas harga air, seperti yang terjadi di Pulau Panggang. Masyarakat dapat membayar hingga Rp5.000 per galon, sementara harga resmi air sekitar Rp500 per galon.

"Perbedaan tersebut salah satunya dipengaruhi biaya transportasi pengambilan dan distribusi air," terangnya.

Fadjar menginginkan adanya skema subsidi atau kompensasi biaya angkut dari PAM Jaya agar beban biaya yang ditanggung masyarakat dapat ditekan. 

Pemkab Kepulauan Seribu juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta dan BUMD, termasuk PHE OSES dan Patra Jasa untuk memperkuat pasokan air bersih.

"Pemkab siap menyiapkan armada pengangkutan apabila diperlukan untuk mendukung distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino memaparkan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk mencari solusi bersama atas persoalan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat di tengah kemarau panjang.

"Kami ingin memastikan seluruh pihak bergerak bersama, dari kabupaten, kecamatan, kelurahan hingga OPD terkait, agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," bebernya.

Perwakilan PAM Jaya Kepulauan Seribu, Januar Indropuspo menyampaikan komitmen bantuan darurat air bersih masing-masing sebanyak 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan Pulau Panggang.

Selain penanganan darurat, pertemuan juga membahas penguatan infrastruktur pengolahan air. Usulan peningkatan kapasitas SWRO hingga dua kali lipat akan menjadi bahan laporan.

"Masih tahap pengerjaan, SWRO SPAL-D Pulau Kelapa dan Panggang ditargetkan selesai Oktober 2026. Sementara, BWRO Pulau Kelapa berkapasitas 2.500 liter per jam ditargetkan rampung pada awal Desember 2026," bebernya.

Sementara itu, Lurah Pulau Kelapa, Muhammad Adriansyah menyampaikan, untuk mengantisipasi kebutuhan yang terus meningkat, pihaknya mengusulkan kapasitas SWRO Pulau Kelapa ditingkatkan dari 2.500 liter menjadi 4.000 liter per jam.

"Kami berharap peningkatan kapasitas ini dapat memperluas cakupan layanan dan memastikan kebutuhan air warga Pulau Kelapa serta Pulau Kelapa Harapan terpenuhi secara berkelanjutan," tandasnya.