Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu oleh PT Transjakarta mulai Juni 2027. Penugasan tersebut disiapkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga Kepulauan Seribu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan, saat ini kondisi angkutan perairan belum optimal. Alhasil, kondisi tersebut turut berdampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan, Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi sistem transportasinya saat ini masih berorientasi sebagai angkutan dasar masyarakat," ujar Budi, saat rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Budi menyebut, saat ini armada angkutan resmi baru mampu melayani sekitar 21 persen kebutuhan. Sementara sebagian besar pergerakan masih mengandalkan kapal tradisional yang standar kenyamanan dan keselamatannya belum seragam.

Bahkan, sepanjang 2026 telah terjadi tujuh kecelakaan yang melibatkan kapal tradisional. Menurut Budi, sejumlah kapal belum memenuhi standar keselamatan pelayaran dan kerap beroperasi melebihi kapasitas. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan perlengkapan keselamatan, termasuk jaket pelampung juga masih rendah.

Karena itu, Pemprov DKI menilai diperlukan sistem transportasi laut yang lebih baik, aman, nyaman, dan terintegrasi. Pengelolaan oleh Transjakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara Kepulauan Seribu dengan wilayah Jakarta lainnya.

Dikatakan Budi, proses peralihan pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu tersebut tengah dibahas bersama Transjakarta.

"Pemprov DKI Jakarta saat ini bagaimana berusaha mengurangi ketimpangan yang ada antara Kepulauan Seribu dan juga di kota-kota di DKI Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana Kepulauan Seribu tidak tertinggal di saat nanti Jakarta menjadi kota global," katanya.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza menambahkan, pihaknya menargetkan proses transisi penugasan pengelolaan transportasi laut dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu tahun dan mulai beroperasi pada Juni 2027.

Ia menerangkan, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan seperti mengunjungi lima pulau yakni Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan beberapa waktu lalu.

Dari kunjungan tersebut, Transjakarta menghimpun berbagai aspirasi masyarakat, antara lain peningkatan cakupan dan frekuensi layanan, konektivitas antarpulau, kemudahan pembelian tiket, peningkatan standar keselamatan, hingga tata kelola usaha kapal tradisional.

"Kami juga kemarin bertemu dengan operator ataupun pengusaha-pengusaha kapal tradisional. Harapan mereka adalah, berkaca dengan sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional untuk bisa menjadi operator," kata Welfizon.

Transjakarta juga menyiapkan kajian strategis yang mencakup aspek regulasi, model operasional, sumber daya manusia, kepelabuhanan, skema peralihan dan model bisnis, analisis pasar dan permintaan, hingga proyeksi keuangan serta kondisi sosial masyarakat.

Dalam tahap awal, Transjakarta akan mengoptimalkan aset yang dimiliki Dishub DKI, termasuk kapal, dermaga, dan fasilitas pelabuhan. Selain itu, pembenahan sistem ticketing dan teknologi layanan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk pengembangan jangka panjang, Transjakarta mempertimbangkan pola hub and spoke, yakni kapal berkapasitas besar melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, kemudian dilanjutkan kapal pengumpan menuju pulau-pulau lainnya.

Menurut Welfizon, pengembangan layanan nantinya tidak hanya menyasar mobilitas penumpang, tetapi juga logistik dan pariwisata. Transjakarta juga akan mengeksplorasi bisnis pendukung di luar pendapatan tiket seperti kepelabuhanan, logistik, dan pariwisata.

"Ini untuk memperkuat keberlanjutan usaha jangka panjang dan membangun kemandirian secara finansial," tandasnya.