Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan menyelenggarakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota setempat.

Mengusung tema "Tahu Informasinya, Aktif Warganya", seminar tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses informasi yang transparan dan akuntabel sekaligus mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretaris Kota Jakarta Selatan, Mukhlisin mengatakan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurutnya, pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif membutuhkan dukungan informasi yang benar, jelas, serta mudah diakses masyarakat.

"Masyarakat tidak mungkin berpartisipasi secara optimal tanpa informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses. Namun, keterbukaan informasi tidak berhenti pada tersedianya data, melainkan harus sampai, dipahami, dan mendorong tindakan nyata," ujarnya, Selasa (11/8).

Ia menambahkan, penyebaran informasi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga berbagai elemen masyarakat.

Hal tersebut juga berkaitan dengan implementasi Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

Menurutnya, informasi yang tepat diperlukan agar masyarakat memahami alasan dan cara melakukan pemilahan sampah mulai dari rumah, sekolah, hingga pasar.

"Melalui informasi yang tepat, masyarakat tahu mengapa dan bagaimana memilah sampah dari rumah, sekolah, hingga pasar. Informasi harus menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kesadaran, dan kesadaran menjadi tindakan," terangnya.

Ia mengimbau jajaran pemerintah untuk proaktif menyampaikan data dan kebijakan publik kepada masyarakat tanpa harus menunggu adanya pertanyaan.

Ia turut mengajak pengurus RT/RW, PKK, Dasawisma, hingga Karang Taruna untuk berperan sebagai penggerak sekaligus penyampai informasi yang dapat dipercaya di lingkungan masing-masing.

"Saya mengajak pengurus RT/RW, PKK, Dasawisma, hingga Karang Taruna untuk juga menjadi penggerak dan penyampai informasi yang dapat dipercaya masyarakat lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta, Syali Gestanon menegaskan, Pemprov DKI terus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) agar pelayanan informasi publik tidak hanya memenuhi aspek formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Penguatan dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Daftar Informasi Publik (DIP), layanan permohonan informasi, layanan keberatan, hingga pengaduan resmi. Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami haknya dan badan publik tahu tata cara melayaninya," bebernya.

Ia mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak yang telah mendukung Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Terbaik Nasional pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat.

"Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras bersama, termasuk dukungan dari jajaran Pemkot Jakarta Selatan serta partisipasi aktif seluruh warga. Kami berharap seminar ini menjadi ruang dialog produktif," ucapnya.

Ia mengajak jajaran pemerintah untuk terus mendorong masyarakat agar semakin memahami hak atas informasi publik, bijak dalam mengakses informasi, serta cerdas dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Saya juga mengajak warga Jakarta Selatan untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi saja, melainkan menjadi mitra pemerintah dalam mengawasi dan membangun kota kita tercinta," tandasnya.