Komisi Informasi (KI) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, memperkuat sinergi mempersiapkan Kick Off Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 serta peluncuran website E-Monev. 

Persiapan ini dibahas saat diadakan audiensi di Graha Ali Sadikin Lantai 3, Balai Kota, Kamis (6/8).

Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengapresiasi upaya strategi KI DKI Jakarta yang terus memperluas cakupan E-Monev KIP 2026. 

"Saya berharap peluncuran website E-Monev diselenggarakan bersamaan dengan Kick Off E-Monev sehingga menjadi satu momentum yang menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin terbuka, transparan, dan informatif," ungkapnya. 

Sekretaris Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto, menilai penyatuan Kick Off E-Monev dan peluncuran website akan memperkuat publikasi. 

"Sekaligus sebagai simbol penguatan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap keterbukaan informasi publik," tukasnya.  

Sementara, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengungkapkan, target peserta E-Monev Tahun 2026 meningkat menjadi 1.001 badan publik naik dari 829 badan publik pada tahun sebelumnya.

"Pelaksanaan E-Monev di DKI Jakarta 2026 terbesar di Indonesia dengan cakupan 22 kategori badan publik meliputi kecamatan, kelurahan, puskesmas, sekolah, suku dinas, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengadilan, kepolisian resor (Polres), hingga lembaga filantropi," ujar Luqman.

Ia berharap, Kick Off E-Monev 2026 menjadi momentum bersama untuk memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta. 

"Kami juga berharap Gubernur DKI Jakarta berkenan hadir pada Kick Off E-Monev sebagai bentuk dukungan dan komitmen Pemprov terhadap keterbukaan informasi publik. Kehadiran gubernur akan menjadi penguat bagi badan publik untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan E-Monev," paparnya. 

Setelah Kick Off, lanjut Luqman, badan publik akan memasuki tahapan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang mengacu pada instrumen Komisi Informasi Pusat dilanjutkan verifikasi, visitasi, hingga penetapan hasil E-Monev pada Oktober 2026.

"Kami juga menyiapkan peluncuran website E-Monev yang dikembangkan secara mandiri untuk mendukung pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan terintegrasi," tandasnya.