Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menyusun penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2026 secara transparan dengan melibatkan beberapa pihak terkait. 

Kepala Bidang Politik dan Demokrasi Bakesbangpol DKI Jakarta, Tri Kurnia Frihatino mengatakan, pihaknya melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan organisasi masyarakat sipil, saat menyusun penilaian IDI 2026. Sehingga data yang dihasilkan nantinya dapat dijadikan dasar kuat pengambilan keputusan.

Tri menjelaskan, pihaknya hari ini menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) sebagai tindaklanjut Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 2025 tentang Kelompok Kerja IDI periode 2025-2029.

"IDI merupakan tools atau alat yang telah disepakati bersama dipergunakan sebagai parameter tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan bebedapa aspek dan indikator yang diambil dari data atau peristiwa yang terjadi di masyarakat," ujar Tri, Selasa (4/8). 

Ia menjelaskan, perkembangan nilai IDI di DKI Jakarta memperoleh skor tertinggi secara nasional selama lima berturut -turut, pada 2017 hingga 2021 dengan capaian nilai 84,73 hingga 82.08. 

Dijabarkan Tri, pada 2023 peringkat IDI DKI Jakarta mengalami penurunan dari posisi kedua menjadi kelima di tahun 2024 dan turun ke peringkat delapan pada 2025. 

Namun, menurut Tri, skor ini masih kategori Tinggi dan berada di atas rata-rata nilai IDI nasional.

"Kami mengajak peserta berperan aktif menyampaikan informasi maupun data guna memperkaya proses FGD, terutama untuk mengevaluasi penilaian IDI 2025 serta menyusun penilaian IDI tahun 2026 dengan target yang ditetapkan sebesar 85,78," jelasnya. 

Sementara Kepala BPS DKI Jakarta, Kadarmanto, memaparkan beberapa poin untuk meningkatkan IDI DKI, yakni memperkuat keterbukaan informasi, peninjauan ulang kebijakan Pergub Nomor 25 tahun 2016 tentang pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum pada ruang publk. 

Serta penguatan demokrasi bagi publik ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat termasuk pelajar, komunitas lokal, pemilih pemula, organisasi masyarakat. 

"Ini bertujuan agar setiap kelompok memahami hak, kewajiban dan perannya dalam kehidupan demokratis sehingga kualitas demokrasi semakin kuat," tandasnya.