Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menangani permasalahan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir. Hal ini sesuai Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber.

"Ada sesuatu yang berubah secara mendasar dalam penanganan sampah. Kalau dulu angkut-buang, sekarang menjadi pilah-angkut-olah," ujar Pramono di TPS 3R Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (30/7).

Dalam kunjungannya ini, Pramono meninjau Tempat Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Menteng Atas, yang pengoperasiannya bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Morego Green Indonesia dan PT Metro Klina Intranusa.

TPS 3R Menteng Atas ini merupakan tempat penampungan sampah, baik yang dihasilkan masyarakat maupun hotel, restoran, dan kafe, yang telah dipilah dan kemudian diolah terlebih dahulu sebelum hasil residunya dibawa ke TPST Bantargebang.

Pemprov DKI sendiri telah menargetkan per 1 Agustus 2026 nanti, fasilitas TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah sisa residu hasil pengolahan saja. Hal ini sejalan dengan penghentian praktik open dumping secara bertahap menuju zero open dumping pada 2029.

"Mulai tanggal 1 Agustus, Bantargebang akan tidak lagi semuanya bergantung pada angkut dan dumping tadi, kita mau mulai bahwa yang dibuang ke Bantargebang yang paling utama adalah residunya," katanya.

Ia melanjutkan, melalui skema creative financing, kapasitas pengolahan sampah di TPS 3R Menteng Atas ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 100 ton per hari dengan pengelolaan yang lebih optimal.

Sementara sampah yang dihasilkan dari masyarakat di kawasan ini mencapai sekitar 6–8 ton per hari. Sedangkan potensi sampah dari gedung, kawasan komersial, perusahaan, serta sektor hotel, restoran, dan kafe mencapai sekitar 132 ton per hari.

"Mereka (TPS 3R Menteng Atas) punya yang disebut dengan RDF yang lebih simpel, lebih kecil, bukan RDF yang seperti Rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton, walaupun sekarang ini satu shift-nya baru 30 ton," jelasnya.

Jakarta sendiri telah memiliki 29 hingga 31 fasilitas TPS 3R, namun pemanfaatannya baru sekitar 21 persen dari kapasitas yang ada. Gubernur ingin memaksimalkan fasilitas TPS 3R dengan sistem pengelolaan sampah dari pola angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.

Karena itu, ia mendorong agar fasilitas yang sudah dibangun untuk diaktifkan dan dikelola secara profesional dengan melibatkan pihak swasta.

"Creative financing yang seperti ini, kerja sama swasta dengan Pemerintah DKI Jakarta yang saling memberikan manfaat akan kami teruskan dan kami membuka diri untuk itu," kata dia.

Pramono juga optimistis penyelesaian masalah sampah Jakarta akan berjalan optimal seiring dengan pembangunan tiga pembangkit listrik tenaga sampah.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera akan bisa dimulai pembangunannya. Jadi akan ada tiga," ujarnya.

Selain pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, Pramono juga menegaskan akan menindak secara tegas pihak swasta yang melanggar hukum dalam mengelola sampah.

"Kalau selama ini yang swasta tidak pernah kita proses dengan hukum, kali ini saya sudah meminta kepada seluruh jajaran, umumkan kepada publik, proses secara hukum," ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan pengoperasian TPS 3R untuk menyelesaikan masalah sampah di Jakarta.

"Untuk tahun depan, kita belum ada tambah baru, tapi mengoptimalkan yang ada," tandas Dudi.