Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua meminta seluruh unsur pemerintahan dan aparat keamanan memperkuat sinergi untuk mencegah terulangnya aksi tawuran, seperti yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

Dikatakan Inggard, upaya pencegahan konflik tidak bisa hanya mengandalkan kepolisian. Seluruh elemen, mulai dari pengurus RT/RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat harus bekerja secara terpadu dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di wilayah.

"Semua unsur itu harus disinergikan. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali kecolongan," ujar Inggard, Selasa (28/7).

Ia juga menyinggung hibah yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, dukungan tersebut harus diikuti dengan penguatan pengawasan hingga tingkat wilayah agar aparat dapat menjalankan fungsi pencegahan secara optimal.

Selain itu, Inggard mendorong peningkatan pengawasan terhadap pendatang maupun kelompok yang berpotensi memicu konflik. Ia menilai, koordinasi antara aparat dan pengurus lingkungan perlu diperkuat melalui pendataan warga serta komunikasi yang lebih intensif dengan RT dan RW.

Dengan langkah tersebut, ia berharap, potensi tawuran dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

"Jangan sampai ada semacam asap dibiarkan. Harusnya ini sudah terdeteksi," katanya.

Di sisi lain, Inggard meminta, aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku yang membawa senjata tajam dalam peristiwa tawuran Mataraman tersebut. Menurutnya, membawa senjata tajam merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak meski belum menimbulkan korban.

Ia juga berharap kepolisian memberikan penegakan hukum yang tegas. Dan bila diperlukan, memperkuat koordinasi dengan TNI agar upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berjalan lebih efektif.

"Bahkan sudah dilerai pun masih terjadi pembalasan dendam, bawa pakai alat-alat sajam. Maka perangkat-perangkat hukum harus bertindak tegas terhadap hal-hal tersebut," tandasnya.