Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Provinsi DKI Jakarta 2026, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7).

Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan apresiasinya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) atas komitmennya menyediakan data statistik yang berkualitas.

Bagi Pemprov DKI, data yang dihasilkan menjadi referensi utama untuk memutuskan kebijakan yang krusial bagi masyarakat, termasuk program yang berkaitan dengan bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

"Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota, selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan," ujar Pramono.

Jakarta sendiri, kata Pramono, memiliki peran strategis karena menyumbang 16,67 persen terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan I 2026, ekonomi Jakarta bahkan tumbuh baik yakni sebesar 5,59 persen.

Selain itu, inflasi Jakarta juga tercatat sebesar 2,78 persen yang merupakan angka terendah se-Jawa. Pramono juga menyebut program Pemprov DKI berhasil menurunkan jumlah RW kumuh di Jakarta dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.

"Data-data inilah yang selalu kita gunakan untuk referensi mengambil keputusan," katanya.

Sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional, Jakarta menghadapi tantangan yang juga semakin kompleks. Karena itu, Pramono menekankan pentingnya sensus ekonomi bagi Jakarta dalam membangun dan mendukung transformasi Jakarta.

Pramono pun mengimbau masyarakat untuk bersikap terbuka terhadap petugas sensus yang datang serta memberikan data yang akurat.

"Saya berharap bahwa datanya itu betul-betul nantinya untuk sensus 2026 datanya akurat, sehingga dengan demikian kita semua akan terbantu di dalam pengambilan keputusan menggunakan data yang benar, data yang kompetitif," jelas Pramono.

Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengisi sensus ekonomi ini.

Ia pun mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus yang datang, serta mengisi data dengan benar. Amalia juga meminta masyarakat agar tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang diberikan.

"Kami juga sudah melakukan kolaborasi dengan BSSN, Telkom, dan juga dengan PT Peruri untuk menjaga keamanan data yang nanti dikumpulkan di server BPS," ungkapnya.

Amalia menambahkan, periode pelaksanaan sensus secara door to door ke rumah warga ataupun pelaku usaha akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus.

"Dengan data ini kebijakan ekonomi akan menjadi lebih tepat, lebih akurat karena berbasis kepada data yang lengkap dan terkini," tandas Amalia.