Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) menyambut baik langkah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam menertibkan sejumlah lokasi parkir liar di ibu kota.

Menurut MTZ, penertiban tersebut diperlukan untuk mengurangi kemacetan yang kerap dipicu kendaraan yang parkir sembarangan, termasuk yang digunakan sejumlah oknum pengemudi ojek online (ojol) saat menunggu penumpang.

"Menurut saya, baik kalau Dishub melakukan penertiban parkir liar," ujar MTZ, Senin (6/7).

Meski demikian, ia mengingatkan agar penertiban dilakukan secara humanis. Pasalnya, pengemudi ojol tetap perlu difasilitasi dengan lokasi parkir atau area tunggu yang layak agar tidak kembali menggunakan badan jalan.

"Parkir liar ojol memang perlu ditertibkan, tetapi jangan terlalu keras. Maksud saya, ditertibkan dengan tetap memberikan ruang atau tempat parkir bagi pengemudi ojol untuk menunggu penumpang," katanya.

Selain parkir liar di jalan, MTZ juga meminta Dishub bersama UPT Perparkiran meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir off street seperti di gedung, pusat perbelanjaan, bioskop, dan lokasi usaha lainnya. 

Dikatain MTZ, langkah tersebut penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. "Ini kaitannya dengan Bapenda dan pajak," jelasnya.

Ia berharap, Dishub dapat bersinergi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta agar pengelola parkir berkapasitas besar membayar pajak sesuai dengan jumlah kendaraan yang masuk.

MTZ mengungkapkan, temuan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI menunjukkan masih terdapat praktik parkir yang diduga adanya ketidaksesuaian pembayaran pajak oleh sejumlah operator parkir.

"Temuan pansus menunjukkan parkir liar itu ada backing-nya. Selain itu ada juga parkir di gedung, mal, bioskop, dan tempat lain yang menggunakan operator parkir, tetapi pajaknya tidak sesuai dengan jumlah kendaraan yang masuk," tandasnya.