Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender dan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Ruang Pola, Kantor Wali Kota setempat. 

Bimtek ini menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap program pembangunan mampu memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara, Anita Permata Sari mengatakan, Bimtek tersebut menjadi bekal bagi para perencana di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu mengidentifikasi sekaligus menganalisis berbagai isu gender dalam proses penyusunan program pembangunan.

"Kami ingin teman-teman unit teknis bisa merangkum kegiatan atau program yang mendukung pencapaian target kinerja hingga tahun 2029. Perencanaan harus fokus pada isu gender agar program yang disusun tepat sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing UKPD," ujarnya, Kamis (2/7).

Anita menjelaskan, penerapan perencanaan responsif gender dapat diwujudkan melalui penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik maupun penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh masyarakat. 

"Salah satu contohnya adalah penyediaan jalur prioritas bagi Lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan," terangnya.

Menurutnya, pengarusutamaan gender tidak hanya bertujuan mewujudkan kesetaraan, tetapi juga menghilangkan berbagai hambatan seperti marginalisasi, stereotip, hingga beban ganda yang masih dihadapi sebagian kelompok masyarakat.

"Kami ingin hasil pembangunan di wilayah Jakarta Utara dinikmati semua pihak, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga penyandang disabilitas," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jakarta Utara, Andhika Ajie menambahkan, Bimtek ini merupakan implementasi program nasional dalam upaya menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang telah tertuang dalam RPJMD Jakarta 2025-2029.

Ia menuturkan, penyegaran pemahaman mengenai perencanaan responsif gender penting dilakukan, terutama mengingat adanya rotasi jabatan di lingkungan pemerintah. Terlebih saat ini, seluruh perangkat daerah tengah mempersiapkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

"Pemahaman para perencana perlu disegarkan kembali, terlebih adanya rotasi jabatan. Saat ini kita sedang menyusun persiapan rencana kerja tahun 2027. Pemahaman ini harus langsung diaplikasikan dalam proses perencanaan tersebut," ucapnya.

Andhika memaparkan, penerapan perencanaan responsif gender tidak hanya menyasar sektor kesejahteraan rakyat, tetapi juga seluruh bidang teknis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan kesehatan.

Bimtek ini diikuti sekitar 50 peserta yang merupakan perencana dari seluruh OPD di lingkungan Pemkot Jakarta Utara. Untuk memperkuat pemahaman peserta, dihadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI serta lembaga PATTIRO.

"Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD mampu menyusun program pembangunan yang lebih tajam, inklusif, dan responsif gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Jakarta Utara," tandasnya.