Komisi D DPRD DKI Jakarta menyambut baik rencana Pemprov DKI Jakarta membangun 11 rumah susun (rusun) baru pada 2027 sebagai upaya memenuhi kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike menilai, pembangunan hunian vertikal merupakan solusi yang tepat mengingat pembangunan rumah tapak di Jakarta semakin sulit dilakukan.

"Kita ingin rusun dibangun sebanyak-banyaknya. Kalau bisa dengan skema non-APBD tentu lebih baik, tetapi yang paling penting masyarakat memiliki akses terhadap rusun bersubsidi maupun rumah murah yang terjangkau," ujar Yuke, Selasa (30/6).

Selain membangun rusun baru, ia juga mendorong Pemprov DKI mempercepat revitalisasi rusun-rusun yang sudah tidak layak huni. Menurutnya, seluruh bangunan perlu melalui evaluasi menyeluruh agar tetap aman dan nyaman bagi para penghuni.

"Kami juga meminta seluruh rusun yang ada dicek kelayakannya. Kalau memang harus direvitalisasi total, ya direvitalisasi total. Yang penting masyarakat bisa tinggal dengan nyaman dan aman," tegasnya.

Yuke juga mendukung pengembangan konsep mixed use, yakni pembangunan rusun yang terintegrasi dengan fasilitas publik seperti pasar, gelanggang olahraga (GOR), maupun sarana umum lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Selain itu, ia berharap, pembangunan maupun revitalisasi rusun menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan (green building) sebagaimana telah diterapkan pada sejumlah proyek hunian vertikal baru di Jakarta.

Di sisi lain, Komisi D mendorong pemerataan pembangunan rusun di lima wilayah administrasi Jakarta karena kebutuhan hunian dinilai masih tinggi dan penyebarannya belum merata.

Untuk mempercepat penyediaan hunian, Yuke juga meminta Pemprov DKI memanfaatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

Dikatakan Yuke, kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah strategis mengingat kebutuhan hunian di Jakarta terus meningkat, sementara kemampuan APBD masih terbatas.

"Kesempatan memanfaatkan APBN harus kita jajaki. Yang terpenting adalah kebutuhan hunian masyarakat Jakarta bisa terpenuhi. Dengan begitu, warga yang tinggal di kawasan rawan banjir, rawan longsor, maupun permukiman kumuh dapat dipindahkan ke hunian yang lebih layak," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 11 rusun baru pada 2027 sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian vertikal yang terjangkau di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di ibu kota.

Proyek tersebut akan tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Pemprov DKI juga mengusulkan pembangunan itu kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar dapat terintegrasi dengan Program 3 Juta Rumah.