Blok M Diusulkan Jadi Percontohan Kawasan Rendah Emisi

Kamis, 25 Juni 2026 Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing Editor: Erikyanri Maulana 1371

Blokm jati

(Foto: Nugroho Sejati)

Pemprov DKI Jakarta bersama Breathe Cities meluncurkan laporan ‘Kawasan Rendah Emisi Terpadu Jakarta: Dari Ambisi Menuju Aksi’, sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan.

Peluncuran laporan dilakukan dalam Sidang Pleno Kelompok Kerja Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim (Pokja MABI) bertema ‘Dari Kawasan Rendah Emisi menuju Ketahanan Iklim: Dari Ambisi Menuju Aksi’.

"memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat,"

Laporan tersebut secara resmi diserahkan oleh Breathe Cities kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari penguatan kerja sama dalam mewujudkan udara yang lebih bersih dan lingkungan kota yang lebih sehat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi mengatakan, pemerintah daerah terus memperkuat langkah nyata dalam menjawab tantangan kualitas udara ibu kota.

Ia menyampaikan, laporan tersebut menjadi peta jalan kebijakan berbasis bukti yang memuat arah, strategi, serta tahapan implementasi Kawasan Rendah Emisi di Jakarta.

“Melalui pendekatan ini, upaya pengurangan emisi tidak hanya difokuskan pada sektor transportasi, tetapi juga menyasar berbagai sumber emisi lain secara lebih menyeluruh, mulai dari pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, bangunan, energi, industri dan manufaktur, hingga perencanaan tata guna lahan,” jelasnya, Kamis (25/6).

Dalam laporan tersebut, Blok M diusulkan sebagai kawasan percontohan pertama penerapan Kawasan Rendah Emisi di Jakarta. Kawasan ini menjadi rekomendasi utama dari lima klaster prioritas yang telah diidentifikasi, yakni Kota Tua, GBK–Senayan, Medan Merdeka, Dukuh Atas, dan Blok M. Menurutnya, Blok M dinilai memiliki karakteristik yang mendukung penerapan kebijakan secara bertahap.

“Blok M memiliki konektivitas transportasi publik yang kuat, aktivitas ekonomi yang dinamis, serta fungsi kawasan campuran atau mixed-use yang beragam. Dengan karakter tersebut, Blok M dapat menjadi lokasi awal untuk menguji berbagai intervensi terintegrasi sebelum diterapkan secara lebih luas di wilayah Jakarta lainnya,” ujarnya.

Dudi menjelaskan, implementasi Kawasan Rendah Emisi direncanakan berlangsung secara bertahap pada periode 2026–2029 dengan pendekatan adaptif, berbasis data, dan mempertimbangkan kesiapan masyarakat serta ekosistem pendukung di setiap kawasan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu sumber utama pencemaran udara di Jakarta.

“Dalam skenario implementasi paling ambisius, kerangka Kawasan Rendah Emisi berpotensi menurunkan konsentrasi PM2.5 lebih dari 14,3 persen di seluruh kawasan prioritas, dengan penurunan mencapai 20,7 persen di kawasan GBK–Senayan,” tuturnya.

Ia mengatakan, peningkatan kualitas udara tersebut diperkirakan dapat menghasilkan manfaat kesehatan dan kesejahteraan sekitar Rp1,9 triliun per tahun. Manfaat ini berasal dari berkurangnya biaya kesehatan, menurunnya paparan terhadap polusi udara berbahaya, serta berkurangnya risiko kematian dini akibat pencemaran udara.

“Temuan ini menjadi dasar penting untuk memperkuat kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas udara tidak hanya dipandang sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup warga,” urainya.

Ia menegaskan, Kawasan Rendah Emisi bukan semata-mata kebijakan pembatasan kendaraan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tersedianya alternatif mobilitas yang andal, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan solusi yang seimbang, yakni mengurangi polusi, melindungi kesehatan warga, sekaligus memastikan masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang lebih baik.

“Karena itu, penguatan transportasi publik, integrasi antarmoda, perbaikan fasilitas pejalan kaki, serta komunikasi publik yang terbuka menjadi bagian penting dalam proses implementasi. Pemerintah juga menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai elemen utama agar kebijakan dapat dipahami, diterima, dan dijalankan bersama,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Pemprov DKI Gandeng Komunitas Wujudkan Kawasan Rendah Emisi

Pemprov DKI Gandeng Komunitas Wujudkan Kawasan Rendah Emisi

Kamis, 19 Juni 2025 1384

IMG 0728

Pemprov DKI Perkuat Langkah Nyata Wujudkan Udara Bersih Melalui Inisiatif Kawasan Rendah Emisi

Rabu, 24 Juni 2026 1126

Dinkes himbau warga tetap waspada ispa jati

Dinkes Tekankan Pentingnya Pencegahan ISPA Hadapi Perubahan Cuaca

Rabu, 24 Juni 2026 1063

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33343

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 14373

Tanah longsor pejatentimur otoy

Pramono Minta Jalan Longsor di Pasar Minggu Ditangani Permanen

Rabu, 11 November 2026 8217

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 3004

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5696

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks