Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Selasa (23/6), mengikuti sosialisasi hasil pengawasan dan pengarahan Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta.

Kegiatan yang diadakan di Ruang Pola Kantor Wali Kota Jakarta Barat ini mengangkat tema 'Mengawal Jakarta Menuju Kota Global dan Berbudaya'. Dalam kegiatan ini dilakukan juga penandatanganan pakta integritas komitmen bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Jakarta Barat.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah mengatakan, jabatan yang diemban memiliki tugas, pokok dan fungsi, serta risiko. Bila tidak mengetahui tentang koridor aturannya, potensial terjadi pelanggaran, baik admnistrasi maupun pelanggaran lainnya. 

"Karena tidak tahu koridor, seringkali kita menabrak ketentuan itu dengan situasi yang kita sebut zona nyaman. Ini mungkin hal yang perlu kita tembus," katanya.

Iin melanjutkan, dirinya berharap para aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak berada dalam circle zona nyaman. Dengan begitu mereka akan berani melakukan inovasi serta penyelesaian masalah secara out of the box tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. 

"Saya bersyukur perwakilan BPKP DKI Jakarta menggelar sosialisasi dan pengarahan ini, sehingga mereka bisa memahami koridor dan regulasi yang berlaku," tuturnya.

Iin berharap, output dari kegiatan semakin mengakselarasi jajaran ASN di lingkungannya semakin profesional dan inovatif memberikan pelayan tebaik pada warga. 

"Gubernur dan Wakil Gubernur sangat konsisten bagaimana kota global dimaknai sebagai tantangan. Tapi di dalamnya ada peluang dan tantangan, yang tentu ada banyak hal juga yang bisa kita lakukan," ujarnya.  

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Sofyan Antonius menjelaskan, kegiatan ini menindaklanjuti Nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP Nomor 4 Tahun 2026 dan Nomor HK.02/MoU-1/K/D4/2026 tanggal 11 Februari 2026 tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya.

Ditegaskan Sofyan, pihaknya berperan mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan daerah. Pengawasan diarahkan untuk memastikan setiap rupiah anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

"Materi yang dibahas seperti penguatan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, penguatan tata kelola melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko dan early warning system, pencegahan kecurangan, serta peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," tandasnya.