Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan responsif. Meski demikian, manusia tetap menjadi pengambil keputusan utama dalam setiap layanan dan kebijakan publik.

Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi Urban Talks bertajuk ‘AI in The System: Enhancing the Quality of Jakarta’s Public Services’ di Teater Besar Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Jakarta Future Festival 2026.

Diskusi menghadirkan Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kadis Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi; serta Government Affairs Director Microsoft Indonesia, Widya Listyowulan. Acara dipandu Kepala Suban Perencanaan Pembangunan Daerah (Subanppeda) Kota Administrasi Jakarta Utara, Andhika Ajie.

Jakarta sebagai kota dengan lebih dari 11 juta penduduk dan pusat kawasan metropolitan yang melayani puluhan juta pergerakan setiap hari menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penyediaan layanan publik. Tantangan tersebut mencakup sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, hingga pelayanan administrasi.

Dalam forum itu, Marulina Dewi menyampaikan, saat ini tantangan Jakarta bukan lagi kekurangan data, melainkan bagaimana mengelola data agar berkualitas dan terintegrasi sehingga dapat menghasilkan keputusan yang cepat, akurat, dan berdampak bagi masyarakat.

Menurut Marulina, kesiapan Jakarta memasuki era AI dibangun melalui lima fondasi utama, yakni data yang berkualitas, integrasi sistem, infrastruktur digital yang andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola yang kuat.

Dengan fondasi tersebut, AI dapat membantu Pemprov DKI mempercepat analisis data, memprediksi kebutuhan layanan, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Namun, ia menegaskan, AI tidak akan menggantikan peran manusia. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat proses kerja pemerintah lebih cepat dan cerdas, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manusia yang memahami konteks, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu agenda penting dalam transformasi digital di ibu kota. ASN, kata Marulina, perlu dibekali kemampuan literasi data, pemahaman teknologi digital, serta keterampilan memanfaatkan AI secara etis dan bertanggung jawab.

“AI harus menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis, mempercepat pelayanan, dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, penggerak utama pelayanan publik tetap ASN,” ujar Marulina, Minggu (7/6).

Sementara itu, Chico Hakim menekankan, pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan komunikasi publik.

Menurutnya, teknologi memang dapat membuat layanan publik menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, kepercayaan masyarakat tetap dibangun melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan mudah dipahami.

“Ketika masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah, partisipasi dan kolaborasi akan tumbuh. Di situlah teknologi dan komunikasi harus berjalan beriringan,” tandas Chico.