Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi menyampaikan belasungkawa atas musibah kebakaran yang melanda RW 04 dan RW 05, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Ghozi menilai, kebakaran yang menyebabkan ratusan warga kehilangan tempat tinggal tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh elemen masyarakat dalam membantu para korban. Namun, pendampingan tidak boleh hanya bersifat sementara, melainkan harus dilakukan hingga proses pemulihan korban benar-benar tuntas,” ujarnya, Kamis (4/6).

Ia menilai, berbagai layanan yang telah disiapkan seperti dapur umum, posko kesehatan, bantuan logistik, trauma healing, hingga perbaikan dokumen kependudukan perlu terus dijalankan secara berkelanjutan. Pun begitu dengan dukungan dari Dinas Sosial (Dinsos) dan BPBD menyediakan logistik, serta tempat penampungan sementara bagi para penyintas.

Ghozi juga menyoroti kondisi para pelajar yang terdampak kebakaran. Menurutnya, peristiwa tersebut terjadi saat siswa tengah menghadapi ujian akhir semester, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan dan kecemasan.

“Dinas Pendidikan sudah mengambil langkah yang tepat dengan memberikan diskresi berupa ujian susulan bagi para siswa terdampak,” imbuhnya.

Ia mengapresiasi kebijakan tersebut. Meski demikian, Ghozi mengingatkan Pemprov DKI memastikan kesiapan para siswa sebelum mengikuti ujian susulan.

“Jangan hanya memberikan kelonggaran waktu ujian. Anak-anak yang masih mengalami trauma, kehilangan alat tulis, maupun bahan belajar tentu membutuhkan perhatian dan bantuan khusus agar dapat kembali belajar dengan baik,” tuturnya.

Ghozi juga meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil. Ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi, layanan kesehatan, serta bantuan perlengkapan dasar bagi para penyintas.

“Balita membutuhkan asupan gizi tambahan dan perlengkapan seperti popok. Lansia dan ibu hamil juga memerlukan pemantauan kesehatan secara khusus. Karena itu, Dinas Kesehatan perlu melakukan pemeriksaan secara berkala kepada kelompok rentan ini,” jelasnya.

Ghozi menambahkan, distribusi bantuan juga perlu diinventarisasi dengan baik agar tidak terjadi penumpukan pada jenis bantuan tertentu maupun di satu lokasi saja.

“Saya melihat antusiasme masyarakat untuk membantu sangat besar. Karena itu, perlu pengelolaan dan pendataan bantuan yang baik agar seluruh kebutuhan para penyintas dapat terpenuhi secara merata,” tandasnya.