Selasa, 26 Mei 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 267
(Foto: Andri Widiyanto)
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike memastikan berbagai program prioritas di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, perumahan, hingga penataan kota telah masuk dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut Yuke, rapat RKPD bertujuan memastikan seluruh program dari mitra kerja Komisi D terakomodir dalam perencanaan tahun depan.
"Kita menajamkan hal-hal tersebut,"
“Jadi tadi memastikan saja apa yang memang menjadi concern dari Komisi D di setiap dinas sudah masuk semua di RKPD. Kita memastikan lagi dan menajamkan hal-hal tersebut,” ujar Yuke, Selasa (26/5).
Salah satu fokus pembahasan dalam rapat RKPD adalah penanganan sampah ibu kota. Komisi D, kata Yuke, meminta seluruh rencana pengelolaan dan pengurangan sampah dipastikan masuk dalam RKPD 2027.
Selain itu, Komisi D juga menyoroti target Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya yang berkaitan dengan lahan pemakaman. Yuke menekankan, penataan wilayah kumuh juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi D turut mendorong penataan rumah warga melalui skema bantuan non-APBD, seperti Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Dikatakan Yuke, selama ini banyak warga mengajukan permohonan perbaikan rumah agar tetap layak huni meski tidak harus direnovasi secara menyeluruh.
“Minimal rumah itu bisa berfungsi dan layak ditempati,” katanya.
Di sektor pengendalian banjir, Komisi D meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) melanjutkan program penataan kali dan sungai yang telah direncanakan sebelumnya.
Selain kawasan Jakarta Selatan dan Sungai Ciliwung, pembenahan wilayah Jakarta Barat juga dinilai perlu menjadi perhatian pada 2027.
“Yang jelas menuntaskan apa yang sudah direncanakan sebelumnya,” ucapnya.
Sementara itu, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) disebut akan memfokuskan penertiban Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun depan.
Komisi D juga mendukung percepatan penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang hingga kini belum tuntas di sejumlah wilayah. Yuke juga mengingatkan Dinas Bina Marga agar pembangunan trotoar, jalan lingkungan, dan akses pendukung mobilitas warga tetap menjadi prioritas dalam RKPD 2027.
Ditambahkan Yuke, meski alokasi anggaran masing-masing program belum ditetapkan, pihaknya memastikan seluruh nomenklatur program prioritas telah masuk dalam perencanaan Pemprov DKI.
“Yang jelas kita melihat dan memantau. Insya Allah semua program secara nomenklatur sudah dipastikan oleh dinas masuk semuanya,” tandasnya.